Sambut Penangguhan Rusia di Dewan HAM, Ukraina: Penjahat Perang Tidak Pantas Berada di Badan-badan PBB

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba dalam pernyataannya mengungkapkan dukungan dan terima kasih atas resolusi yang diusulkan AS tersebut yang hasil pemungutan suaranya mendapat 93 suara setuju, 24 negara termasuk China menolak, dan 58 lainnya abstain.

"Penjahat perang tidak memiliki tempat di badan-badan PBB yang bertujuan melindungi hak asasi manusia," cuit Kuleba di akun Twitternya, seperti dikutip dari RT.

"Terima kasih kepada semua negara anggota yang mendukung resolusi UNGA yang relevan ini, dan telah memilih sisi sejarah yang benar,” lanjutnya.

Moskow mengatakan bahwa upaya untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia bersifat politis dan dilakukan oleh negara-negara yang berusaha melanjutkan politik neo-kolonialisme hak asasi manusia dalam hubungan internasional.

Gennady Gatilov, duta besar Rusia untuk misi PBB di Jenewa, menyebut resolusi AS itu sebagai keberanian yang tidak berdasar dan murni emosional yang terlihat bagus di depan kamera, dan betapa AS menyukainya.

Ia juga menuduh Washington “mengeksploitasi” krisis Ukraina untuk keuntungannya sendiri.

Satu-satunya negara lain yang pernah dikeluarkan dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB adalah Libya, pada 2011, saat NATO mengebom negara Afrika Utara itu untuk membantu militan menggulingkan pemerintahan Muammar Gaddafi.