Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev Ungkap Efek Berbahaya Sanksi Terhadap PBB

Medvedev, dalam sebuah posting Telegram pada Jumat (8/4), berpendapat bahwa kata 'sanksi' hanya berlaku untuk tindakan yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB, menambahkan bahwa segala sesuatu yang oleh negara-negara barat disebut 'sanksi' hari ini tidak lain adalah beberapa pembatasan sepihak karena tidak dapat dilihat sebagai sanksi di bawah hukum internasional.

“Ini tidak lain adalah pelanggaran hak kedaulatan Federasi Rusia yang dilakukan oleh negara dan blok tertentu,” kata Medvedev mengecam sanksi barat sebagai ilegal, seperti dikutip dari RT, Sabtu (9/4).

"Skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pembatasan barat terhadap Moskow hanya akan menyebabkan runtuhnya semua lembaga internasional dan terutama PBB,” lanjut Medvedev, yang saat ini menjadi wakil kepala dewan keamanan Rusia.

Mantan presiden Rusia menjelaskan, pembatasan lebih lanjut juga dapat menempatkan sistem hubungan internasional ke jalan buntu, karena hubungan antara banyak negara akan diturunkan atau putus sama sekali.

Medvedev juga mengatakan bahwa sanksi dapat dilihat sebagai agresi karena bertujuan untuk mengganggu kemandirian ekonomi suatu negara dan, dengan demikian, kedaulatannya.

“Intinya itu adalah deklarasi perang ekonomi,” tambahnya, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu memerlukan tindakan pembelaan diri oleh negara yang terkena dampak.

“Tidak ada yang meragukan bahwa Rusia akan menggunakan haknya [untuk membela diri] meskipun dengan cara apa pun yang dianggap perlu,” katanya.

Namun, Medvedev percaya bahwa pembatasan tersebut masih ditakdirkan untuk gagal dalam mencapai tujuan yang mereka nyatakan, yaitu melemahkan Rusia.

"Mereka hanya akan membuat Rusia bersatu di belakang para pemimpin negara dan mempertimbangkan mereka, yang menjatuhkan sanksi," ujarnya.

Komentar Medvedev muncul ketika UE mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia. Sebelumnya pada hari Jumat, blok tersebut mengatakan akan menjatuhkan hukuman terhadap sektor keuangan dan perdagangan serta embargo batubara Rusia. Ekspor minyak dan gas tetap tidak terpengaruh. Pada hari Kamis, Rusia juga diskors dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.