Negara Tak Mampu Bayar, PM Sharif akan Pangkas Program Subsidi Bensin dan Listrik Milik Imran Khan

Mantan perdana menteri Imran Khan, yang digulingkan dengan mosi tidak percaya di awal pekan ini, mengumumkan subsidi bensin dan listrik pada Februari lala. Padahal, harga global melonjak dalam upaya untuk memenangkan kembali dukungan rakyat.

Menurut pernyataan Kementerian Keuangan Pakistan pada Kamis (14/4), subsidi tersebut yang diperkirakan mencapai 2,06 miliar dolar AS, telah membebani keuangan pemerintah. Pakistan menyatakan mereka tidak dapat mempertahankan anggaran apabila subsidi dilakukan.

Kementerian juga menyatakan bahwa subsidi tersebut juga membahayakan program suntikan dana dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang sedang berlangsung.

"Paket subsidi itu akan menambah defisit fiskal yang tidak mampu kami bayar saat ini," ujar Hamed Yaqub, Menteri Keuangan Pakistan kepada Reuters, Kamis (14/4).

"Entah itu harus dibatalkan atau kompensasi pengurangan pengeluaran lain akan diperlukan untuk memastikan bahwa keseimbangan utama yang disepakati dengan IMF tercapai," tambahnya.

Menurut penasihat ekonomi utama PM Sharif, Miftah Ismail, defisit fiskal bisa mencapai 10 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sharif akhirnya bertemu dengan tim ekonominya pada Kamis untuk menangani program subsidi Imran Khan itu.

"Kami telah mendiskusikan ini sebelumnya (dengan pemerintahan Imran Khan) dan juga mendiskusikannya lagi dengan pemerintah baru," ujar pejabat anonim Kementrian Keuangan Pakistan.

Para pejabat di pertemuan itu mengusulkan untuk mengurangi subsidi secara bertahap dalam jangka waktu selama dua hingga tiga bulan untuk melunakkan dampak politiknya.