AS Tunjuk Veteran Perang Irak Jadi Koordinator Pengiriman Besar-besaran Senjata ke Ukraina

Penunjukkan jenderal yang sebelumnya bertugas mengawasi bantuan Washington untuk militan di Suriah itu diumumkan Gedung Putih pada Jumat (22/4) waktu setempat.

Penunjukan Wolff datang setelah sekelompok senator mendesak Presiden Joe Biden untuk menempatkan seseorang yang bertanggung jawab atas program tersebut.

"Wolff baru-baru ini bergabung dengan Dewan Keamanan Nasional (NSC)," kata seorang juru bicara kepada wartawan pada hari Jumat, mencatat pengalaman pensiunan jenderal bintang tiga sebelumnya dengan badan Gedung Putih, serta Departemen Luar Negeri, Pentagon dan Staf Gabungan.

Seorang perwira lapis baja dengan pelatihan, Wolff menghabiskan hampir satu dekade di Jerman dan melakukan tiga tur di Irak antara tahun 2003 dan 2010, termasuk dengan Tim Pelatihan Bantuan Militer Koalisi. Penugasan terakhirnya sebelum pensiun pada Februari 2014 adalah sebagai direktur rencana strategis dan kebijakan (J-5) Staf Gabungan, selama lebih dari dua tahun.

Wolff kemudian bergabung dengan Pusat Studi Strategis Asia Selatan Dekat ( NESA ), sebuah organisasi di Universitas Pertahanan Nasional, tetapi mengambil cuti panjang pada November 2015 untuk melayani pemerintahan Obama sebagai wakil utusan khusus untuk Koalisi Global untuk Melawan ISIL (alias Negara Islam, ISIS).

“Pengalamannya sebagai wakil Koalisi Kekalahan [IS] akan luar biasa dalam memastikan koalisi ini mempertahankan momentum,” kata seorang pejabat kepada CNN.

Kabar pengangkatannya datang sehari setelah Biden mengumumkan dia akan mengirim lagi 800 juta dolar AS senjata dan amunisi ke Ukraina, termasuk 72 artileri yang ditarik untuk melengkapi 18 yang dikirim sebelumnya.

"Ini hampir menghabiskan otorisasi kongres untuk 3,5 miliar dolar AS senjata dari inventaris Amerika," kata Gedung Putih pada hari Jumat, menambahkan bahwa Biden akan meminta dana tambahan minggu depan.

Rusia telah mengatakan kepada AS dan sekutunya bahwa setiap pengiriman senjata ke Kiev akan menjadi sasaran penghancuran, dan pekan lalu mengirim catatan diplomatik ke Washington yang memperingatkan "konsekuensi yang tidak dapat diprediksi " jika pengiriman berlanjut.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Moskow atas republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada wilayah-wilayah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.