Perdana Menteri Magdalena Andersson mengatakan, jika parlemen memutuskan untuk melanjutkan aplikasi keanggotaan Swedia di NATO, maka itu dapat dilakukan tanpa referendum.
"Saya tidak berpikir ini adalah masalah yang cocok untuk referendum," kata Andersson kepada wartawan pada Jumat (29/4).
Saat ini, parlemen Swedia tengah meninjau kebijakan keamanan, dan diperkirakan laporan terkait akan dirilis pada pertengahan Mei.
"Ada banyak informasi tentang keamanan nasional yang dirahasiakan, jadi ada masalah penting dalam referendum seperti itu yang tidak bisa didiskusikan dan fakta penting yang tidak bisa dibicarakan," tambah Andersson, seperti dikutip
Reuters.
Dengan perkembangan situasi di Ukraina, mayoritas anggota parlemen Swedia menunjukkan dukungan terhadap aplikasi keanggotaan NATO. Bahkan partai Andersson, Partai Sosial Demokrat juga mulai mempertimbangkan keberatan mereka atas langkah tersebut.
Sedangkan partai oposisi terbesar, Noshi Dadgostar juga menolak diadakannya referendum untuk masalah ini.
"Sangat jelas bahwa pemilih Swedia telah memahami apa yang terjadi pada 24 Februari dan telah menarik kesimpulan mereka," ujar pemimpin partai, Ulf Kristersson.
Sebuah jajak pendapat oleh Demoskop di harian
Aftonbladet yang diterbitkan pada 20 April menunjukkan 57 persen orang Swedia mendukung bergabung dengan NATO, naik dari 51 persen di bulan Maret.
Swedia meninjau kembali kebijakan netralnya setelah Rusia meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai "operasi militer khusus" ke Ukraina. Swedia menilai untuk memastikan keamanan nasional, maka perlu adanya status keanggotaan NATO.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: