Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Balas Sanksi Jepang, Moskow Larang Masuk Perdana Menteri Fumio Kishida ke Rusia

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Kamis, 05 Mei 2022, 07:17 WIB
Balas Sanksi Jepang, Moskow Larang Masuk Perdana Menteri Fumio Kishida ke Rusia
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net
rmol news logo Tidak terima atas sanksi yang diluncurkan Jepang terhadap Rusia, Moskow mengumumkan pada Rabu (4/5) bahwa mereka telah mengambil langkah balasan dengan melarang masuk beberapa pejabat Jepang ke Rusia.

Mereka yang masuk dalam daftar hitam Rusia di antaranya adalah Perdana Menteri Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi.

“Pemerintahan Kishida meluncurkan kampanye anti-Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya (dan) memungkinkan retorika yang tidak dapat diterima terhadap Federasi Rusia, termasuk fitnah dan ancaman langsung,” kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Alarabiya.

"Tokyo telah mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk merusak hubungan bertetangga yang baik, menghancurkan ekonomi Rusia dan otoritas internasional negara kami. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, serta sanksi pribadi yang dijatuhkan oleh pemerintah Jepang terhadap warga Rusia, termasuk pimpinan negara, maka keputusan telah dibuat untuk secara permanen melarang warga negara Jepang yang ada dalam daftar untuk memasuki Rusia,” lanjut kementerian.

Ada 63 warga negara Jepang yang masuk dalam daftar sanksi, termasuk Menteri Keuangan Shunichi Suzuki, Menteri Pertahanan Nobuo Kishi, dan Menteri Kehakiman Yoshihisa Furukawa.

Jepang telah meluncurkan sanksi kepada Rusia sejak Maret lalu. Di antara sanksi itu adalah membekukan aset 25 lebih warga Rusia dan melarang ekspor ke 81 organisasi di negara tersebut.

Kishida mengatakan, sanksi tersebut diluncurkan karena tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina.

"Pembunuhan warga sipil tak berdosa oleh Rusia merupakan pelanggaran signifikan terhadap hukum humaniter internasional," katanya. "Kami tidak bisa memaafkan ini". rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA