Radio Free Asia: China Telah Menyewa Vlogger Asing Untuk Menutupi Isu HAM di Xinjiang

Bahram Sintash dan Nuriman Abdureshid, pengamat sosial kritis terhadap kondisi Xinjiang dan etnis Uighur disana, menulis di Radio Free Asia (RFA) bahwa China telah merekrut influencer media sosial asing untuk memproduksi video pendek dengan menunjukkan etnis Uighur yang ‘bahagia’ di Xinjiang sebagai upaya propaganda besar-besaran Beijing.

Keduanya mengatakan, untuk meniadakan tuduhan genosida Uighur, China telah meminta vlogger, sosok blogger yang merekam video, untuk menutupi situasi penindasan minoritas Uighur di Xinjiang.

Dikatakan influencer tersebut ditugaskan untuk menggambarkan Uyghur sebagai konten rasa berterima kasih atas pemerintahan Cina.

Video-video itu menunjukkan "para pelancong asing" mewawancarai orang-orang di pabrik-pabrik di Xinjiang, dengan keterangan seperti "Teman-teman, itu bohong bahwa ada genosida terhadap Uyghur." "Semuanya normal di sini," dan "Apakah ada satu bukti bahwa ada lebih dari 1 juta orang di kamp konsentrasi?"

Kemudian kedua pengamat itu mengutip bukti dari Business Insider pada Januari, bahwa konsulat jenderal China di New York menandatangani kontrak senilai 300 juta dolar AS dengan Vippi Media yang berbasis di AS di New Jersey untuk membuat kampanye media sosial yang mempromosikan pesan positif tentang China TikTok, Instagram, dan Twitch sebagai awal dari Olimpiade 2022 di Beijing.

Penulis RFA itu menjelaskan bahwa para vlogger tersebut diminta untuk memproduksi konten untuk audiens target mereka tentang budaya China, hubungan diplomatik positif antara China dan AS, dan berita terkait konsulat jenderal.

Outlet media milik negara dan pemerintah daerah mengatur kampanye pro-China, membayar vlogger untuk melakukan perjalanan, menurut dokumen yang diposting online dan produsen video yang akrab dengan sistem tersebut.

"Apa yang terjadi adalah Anda akan memiliki media pemerintah seperti CGTN atau CRI atau iChongqing atau sejumlah organisasi yang dijalankan oleh pemerintah China, yang merupakan pemerintah China. Yang mereka lakukan adalah membayar biaya penerbangan, membayar akomodasi, mengatur perjalanan, dan berhubungan dengan pembuat konten dan mengundang mereka untuk melakukan perjalanan ini," kata YouTuber Winston Sterzel, yang tinggal di Xinjiang, dikutip oleh sang dua penulis kolom di RFA, Rabu (4/5).

Sterzel mengatakan, para pengawal dari China bekerja sebagai penerjemah atau penengah masalah yang selalu hadir untuk memastikan pembuat konten itu mengikuti skrip.

Vloggers, yang memposting video pendek di situs web pribadi atau akun media sosial mereka di platform seperti YouTube, mengatakan bahwa pejabat pemerintah daerah mengatur perjalanan dan pencatatan mereka selama perjalanan yang mereka sewa untuk membuat video yang menempatkan China dalam sorotan yang baik, kata Bahram dan Nuriman .

"Mereka mengatur perjalanan kami, dan mereka membayar penginapan dan makanan kami," kata Lee Barrett, YouTuber lainnnya dalam video yang direkamnya.

Pada musim gugur 2021, pemerintah Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR) memulai inisiatif untuk memobilisasi mahasiswa asing di China untuk memuji "kebijakan Xinjiang."

Menurut kedua penulis tersebut di RFA mengutip sebuah artikel di Harian Xinjiang, upaya itu adalah bagian dari rencana pemerintah pusat yang lebih besar untuk menggambarkan etnis minoritas di Xinjiang sebagai orang yang bahagia dan puas.

Bertajuk "Orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang hidup bahagia dan gembira," laporan tersebut mengutip serangkaian surat yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping, di mana ia meminta mahasiswa asing pada Juli 2021 untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ‘China yang sebenarnya’, sehingga pengetahuan mereka akan menginspirasi orang lain untuk ‘memahami negara itu’.

Kemudian Bahram dan Nuriman menjelaskan bahwa pemerintah XUAR pada Oktober 2021 mensponsori perjalanan ke Xinjiang untuk siswa dari 16 negara, termasuk Bangladesh, Afghanistan, Burundi, Uganda, Rusia, Pakistan, Korea, Mongolia, Sri Lanka, AS, dan Inggris.

Sementara itu, sejak awal 2018, pihak berwenang telah mencegah sebagian besar jurnalis internasional memasuki Xinjiang dan memaksa orang asing yang tinggal di wilayah tersebut untuk pergi.

YouTuber dari Amerika Serikat dan Afrika Selatan yang tinggal di Xinjiang atau di daratan Cina selama satu dekade atau lebih mengatakan, bahwa sementara vlog baru-baru ini oleh orang asing "bepergian" ke Xinjiang tampak sederhana dan normal, para pengawal pemerintah selalu berada di sisi lain dari kamera, mengontrol apa yang dikatakan dan direkam.

Sebagai contoh, kedua penulis mencontohkan kasus Josh Summers, YouTuber AS yang mengelola blog populer yang dikenal sebagai "Cina Barat Jauh" serta saluran YouTube dengan nama yang sama.

Dirinya pindah ke ibu kota Xinjiang, Urumqi pada tahun 2006 dan tinggal di sana. Ia kemudian pindah ke Karamay hingga 2018.

Sewaktu di Urumqi, ia menulis dan memproduksi video tentang pernikahan Uyghur, masakan dan shalat Idul Fitri di Masjid Id Kah, Kashgar.

"Banyak pelancong yang Anda bicarakan ini, orang-orang yang membuat video itu, kenyataannya mereka tidak tahu apa-apa tentang Xinjiang," katanya.

"Mereka berpura-pura mengetahui segalanya, padahal mereka tidak tahu apa-apa, sedangkan saya tinggal di sana," tambah Summers.

Summers mengatakan dia ditahan dan diinterogasi oleh pihak berwenang. Mereka akhirnya melepaskannya, mereka juga memberi tahu dia dan keluarganya bahwa tidak bisa lagi tinggal di China.

Winston Sterzel yang berasal Afrika Selatan juga terpaksa meninggalkan China karena video yang mereka terbitkan setelah tinggal di negara itu selama lebih dari 10 tahun.

Ia mengatakan kepada RFA bahwa video vloggers tersebut, mungkin tampak dibuat secara bebas, tetapi itu palsu dan memiliki tujuan implisit menutupi isu HAM disana.

RFA kemudian mengatakan, perjuangan China untuk membentuk opini dunia tentang Xinjiang akan menjadi fokus yang tajam bulan ini, ketika kepala HAM PBB Michelle Bachelet melakukan kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu ke China, termasuk Xinjiang.

Sejak 2017, sekitar 1,8 juta orang Uyghur dan masyarakat Turki lainnya diyakini telah dipenjara di jaringan kamp interniran yang luas di Xinjiang.

AS dan beberapa negara Eropa telah melabeli praktik-praktik ini sebagai genosida, sementara China dengan marah menolak kritik tersebut dan mempertahankan kamp-kamp tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk memerangi ekstremisme agama dan terorisme.