Diambang Bailout, Eks PM Malaysia dan Pemimpin Oposisi Debatkan Nasib Raksasa Migas Malaysia Sapura Energy

Sapura dinyatakan memiliki kerugian bersih sebesar 8,9 miliar ringgit, tertinggi yang pernah ada untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Januari 2022 (FY22), dari kerugian bersih 160,87 juta ringgit untuk tahun keuangan sebelumnya.

Setelah kerugian terbaru Sapura dipublikasikan, Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendesak pemerintah untuk melindungi perusahaan dari kebangkrutan dan menghadiri acara debat perdana di gedung Malaysia Tourism Centre (Matic), Kuala Lumpur pada Kamis (12/5).

Dia juga percaya bahwa Sapura perlu diselamatkan karena bisa bermanfaat bagi rakyat.

Sebelumnya, moderator debat sempat menanyakan kepada Najib apa implikasinya bagi perekonomian negara dan pemerintah khususnya, jika bailout ini gagal.

“Saya melihat masalah ini penting. Jika tidak penting, saya tidak akan setuju dengan perdebatan ini. Kenapa Sapura harus diselamatkan? Sapura itu milik rakyat. Keputusannya diambil oleh Pakatan Harapan pada 2019 untuk diambil alih Permodalan Nasional Bhd (PNB). Kalau bukan milik PNB, saya tidak akan tertarik dalam berdebat," ujar Najib, dimuat oleh The Star, Kamis (12/5).

Menurut dia, Sapura pernah menjadi perusahaan migas terbesar kedua di dunia dan saat ini sedang menghadapi masalah karena struktur industrinya.

“Kalau ada yang salah di Sapura, tentu harus ada tindakan, tapi jangan sampai Sapura bangkrut, kalau begini negara dan Malaysia juga rugi. Kami akan kehilangan perusahaan berstandar internasional jika tidak ada yang dilakukan." dia menambahkan.

Sebagai solusi, Najib memberikan ide-idenya untuk menyelamatkan perusahaan itu, seperti membuat perusahaan minyak nasional Petronas mengambil saham besar di Sapura.

Dia mengatakan Sapura memiliki kontrak senilai 7 miliar ringgit. Ketika kontrak tersebut sudah membuahkan hasil, harga sahamnya akan naik dan Petronas dapat menjual sahamnya untuk mendapatkan keuntungan.

“Jika tidak, minta bank memberikan pinjaman Sapura yang dapat dijamin pemerintah,” kata Najib, terkait solusi kedua.

Namun oposisi Najib, Anwar Ibrahim mengatakan, sebelum pergi jauh mengenai nasib Sapura Energy, pemerintahan harus mengadakan audit forensik pada perusahaan jasa minyak dan gas yang terjerat dengan hutang itu terlebih dahulu.

Pemimpin Oposisi juga menarik perhatian pada paket remunerasi dan gaji mantan CEO Sapura Group, yang selama bertahun-tahun berjumlah lebih dari satu miliar ringgit, meskipun perusahaan sedang dalam tren merah.

Karena itu dia mempertanyakan mengapa perusahaan harus ditebus ketika CEO-nya menghasilkan miliaran meskipun situasi keuangan perusahaan sekarang diambang bankrut.

“Kita harus melihat gambaran yang lebih besar (dari aspek ini) masalah manajemen, integritas dan penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Anwar.

Sapura kini sedang melakukan restrukturisasi utang besar-besaran yang melibatkan perbankan, vendor dan kontraktor.