Koordinasi dengan Pejabat Korea Utara, WHO Siapkan Bantuan Atasi Covid-19

Edwin Salvador, perwakilan WHO untuk Korea Utara, yang dikenal secara resmi sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum mendapat konfirmasi resmi dari negara Asia Timur itu.

"WHO belum menerima laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Korea Utara tentang kasus konfirmasi Covid-19 yang diberitakan di media," kata Salvador, seperti dikutip dari Newsweek, Jumat (13/5).

Dia menambahkan bahwa timnya bekerja sama dengan pejabat Korea Utara yang bertugas mengawasi koordinasi regulasi kesehatan internasional dan tenaga kesehatan lainnya.

"WHO sedang berhubungan dengan staf nasional IHR dan pejabat Kementerian Kesehatan lainnya," kata Salvador.

Kantor Berita Pusat Korea resmi melaporkan pada Kamis (12/5) bahwa Biro Politik Komite Pusat Partai Buruh Korea telah mengumumkan peluncuran "sistem pencegahan epidemi darurat maksimum" sebagai akibat dari situasi serius serangan seperti varian Omicron.

Menurut laporan, deteksi positif awal dikatakan terjadi pada 8 Mei setelah sampel dianalisis dari orang-orang yang demam, meskipun tidak ada rincian yang diberikan mengenai ruang lingkup potensi wabah.

Jika dikonfirmasi, kasus ini akan menandai berakhirnya perjalanan dua tahun Korea Utara sebagai salah satu dari hanya tiga negara di dunia, bersama Turkmenistan dan Tuvalu, yang tidak pernah melaporkan satu pun kasus Covid-19, rekor di mana sejumlah para ahli dan pejabat asing sudah meragukannya.

Salvador mengatakan WHO berkoordinasi langsung dengan pejabat Korea Utara untuk mendukung perjuangan negara itu melawan Covid-19 bersama lembaga mitra seperti Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan Aliansi Vaksin (GAVI), yang ikut memimpin Inisiatif Akses Global Vaksin (COVAX).

"WHO telah mendukung negara itu mengembangkan rencana kesiapsiagaan dan respons strategis nasional untuk Covid-19," kata Salvador.

“Bersama dengan mitra seperti UNICEF dan GAVI, WHO mendukung Korea Utara mengembangkan rencana penyebaran vaksin Covid-19. Rencana tersebut ditinjau dan disetujui oleh badan multi-mitra di tingkat regional, membuat DPR Korea memenuhi syarat untuk menerima vaksin Covid-19 melalui COVAX.

“WHO terus dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas nasional DPR Korea dengan memberikan informasi yang diperlukan tentang vaksin Covid-19 yang tersedia melalui COVAX,” tambahnya.

Lebih dari 8 juta vaksin dialokasikan untuk Korea Utara melalui program pada satu waktu, tetapi jumlahnya berkurang dan, pada bulan lalu, dipotong sama sekali karena tidak ada rencana distribusi yang layak.