Sembilan Calon Presiden 2024
Sembilan Calon Presiden 2024
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Ikuti Langkah Turki, Kroasia Tolak Pengajuan Keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO

LAPORAN: RENI ERINA
  • Kamis, 19 Mei 2022, 12:09 WIB
Ikuti Langkah Turki, Kroasia Tolak Pengajuan Keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO
Presiden Kroasia Zoran Milanovic/Net
Setelah Turki, kini giliran Kroasia yang menyatakan penolakan atas pengajuan Swedia dan Finlandia untuk menjadi anggota NATO.

Mengungkapkan penolakannya pada Rabu (18/5), Presiden Kroasia Zoran Milanovic berencana untuk menginstruksikan Duta Besar Mario Nobilo, perwakilan tetap negara itu untuk NATO, untuk memblokir aksesi Finlandia dan Swedia ke aliansi militer yang dipimpin AS itu.

"Menolak persetujuan akan mengalihkan perhatian masyarakat internasional pada masalah yang dihadapi etnis Kroasia di negara tetangga Bosnia dan Herzegovina," kata Milanovic kepada wartawan, seperti dikutip dari RT, Kamis (19/5).

 Di bawah undang-undang pemilu saat ini, perwakilan Kroasia cenderung dipilih dengan suara Muslim Bosnia, juga dikenal sebagai Bosniak. Zagreb mendorong untuk merevisi ini.

“Saya telah mengatakan sebelumnya, Kroasia di Bosnia lebih penting bagi saya daripada seluruh perbatasan Rusia-Finlandia ,” kata Milanovic.

Stockholm dan Helsinki secara resmi memutuskan sejarah netralitas mereka pada 15 Mei dan mengajukan keanggotaan NATO. Namun, penerimaan negara-negara baru ke blok membutuhkan persetujuan bulat dari semua anggota.

"Turki menunjukkan bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional,” kata Milanovic, menunjuk pada penentangan Ankara terhadap kesepakatan apa pun yang mengakui Swedia dan Finlandia ke NATO.

“Turki pasti tidak akan mengalah sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya,”  kata presiden Kroasia itu.

Turki sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka mungkin menentang langkah Swedia dan Finlandia, dengan Erdogan menyebut kedua negara Nordik itu sebagai “rumah tamu bagi organisasi teroris.”

Dia mengacu pada separatis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Front Pembebasan Rakyat Revolusioner (DHKP/C), yang telah dilarang oleh Ankara.
EDITOR: RENI ERINA

ARTIKEL LAINNYA