Stanikzai menegaskan, perempuan memiliki hak-hak pendidikan, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakannya.
Ia juga menekankan, perempuan harus diberikan hak-hak mereka berdasarkan budaya Afghanistan dan nilai-nilai Islam.
"Perempuan bahkan tidak bisa meminta warisan mereka. Mereka kehilangan hak atas pendidikan. Di mana perempuan akan belajar pelajaran syariah? Perempuan merupakan setengah dari populasi Afghanistan," ujarnya, seperti dikutip
TOLO News, Minggu (22/5).
Di samping itu, Stanikzai kritis terhadap anggaran kecil untuk pembangunan di sektor ekonomi dan juga mengatakan bahwa karena tantangan ekonomi, orang terpaksa meninggalkan Afghanistan.
"Kami tidak memiliki kursi di Organisasi Kerjasama Islam (OKI), kami tidak memiliki kursi di PBB dan kami tidak memiliki kantor politik di Eropa," tambahnya.
Sementara itu, pemimpin Taliban lainnya, Mullah Mohammad Yaqub mengkritik sanksi ekonomi terhadap Afghanistan.
"Mereka memberlakukan sanksi ekonomi di Afghanistan dan membuat plot melawan kami di Afghanistan," ucapnya.
Keputusan Taliban untuk melarang siswa perempuan di atas kelas enam pergi ke sekolah telah menuai kritik luas di tingkat nasional dan internasional.
Lebih lanjut, rezim Taliban yang mengambil alih Kabul pada Agustus tahun lalu telah membatasi hak dan kebebasan perempuan, dengan sebagian besar perempuan dikeluarkan dari angkatan kerja karena krisis ekonomi dan pembatasan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: