Biden: AS akan Campur Tangan Secara Militer Jika China Menyerang Taiwan

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, di Tokyo, Senin (23/5) Biden menjelaskan bahwa AS melihat gagasan serangan China ke Taiwan sebagai hal yang tidak dapat diterima.

Ketika ditanya apakah AS akan terlibat langsung dalam konflik antara China dan Taiwan, termasuk melalui penggunaan kekuatan militer, Biden mengatakan "Ya". Biden bahkan menambahkan bahwa itu sudah menjadi komitmen Washington.

Meski pernah menyatakan Washington menghormati kebijakan 'Satu China', Biden, bagaimanapun, menyatakan bahwa China tidak memiliki yurisdiksi untuk masuk dan menggunakan kekuatan untuk mengambil alih Taiwan.

"Gagasan bahwa negara kepulauan (Taiwan) dapat diambil dengan paksa, tidaklah tepat," kata Biden seperti dikutip dari Reuters.

Upaya melindungi Taiwan "bahkan lebih kuat" dan akan menjadi peristiwa yang lebih besar dari apa yang  terjadi di Ukraina.

Pernyataan Biden datang di saat pemimpin AS itu melakukan tur resmi pertamanya di Asia selama lima hari. Ini juga pertama kalinya dalam abad ini bahwa perjalanan seperti itu tidak termasuk kunjungan ke China.

Menurut outlet berita Nikkei Asia, menghalangi langkah China telah menjadi salah satu topik utama dalam pembicaraan antara Biden dan Kishida.

Dalam kunjungannya ke Jepang, Biden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, Duta Besar AS untuk Jepang Rahm Emanuel, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan selama pembicaraan.

Biden juga dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Jepang, India dan Australia pada hari Selasa (24/5) selama apa yang disebut KTT Dialog Keamanan Segiempat (Quad). Presiden AS juga diperkirakan akan meluncurkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik pada hari Senin nanti.

Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 tidak mengharuskan AS untuk turun tangan secara militer untuk membela Taiwan jika terjadi invasi China. Kebijakan tersebut hanya mengharuskan AS untuk memastikan Taiwan memiliki sumber daya untuk mempertahankan diri dan untuk mencegah perubahan status sepihak di Taiwan oleh Beijing.