Dianggap Membantu Iran, China dan Uni Emirat Arab Kena Sanksi Washington

Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya pada Kamis (16/6) mengatakan bahwa sanksi tersebut diberlakukan terhadap dua perusahaan yang berbasis di Hong Kong, tiga di Iran, dan empat di Uni Emirat Arab.

Semua kepentingan dalam properti perusahaan yang berada di bawah yurisdiksi AS telah diblokir dan mereka yang berurusan dengan perusahaan-perusahaan terhukum juga dapat dikenai sanksi atau sanksi dalam beberapa keadaan.

Selain perusahaan, hukuman juga dijatuhkan pada warga negara China Jinfeng Gao dan warga negara India Mohammed Shaheed Ruknooddin Bhore.

“Amerika Serikat sedang menempuh jalur diplomasi yang berarti untuk mencapai pengembalian timbal balik untuk mematuhi Rencana Aksi Komprehensif Bersama,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian E Nelson, mengacu pada kesepakatan nuklir Iran, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (18/6).

"Jika tidak ada kesepakatan, kami akan terus menggunakan otoritas sanksi kami untuk membatasi ekspor minyak bumi, produk minyak bumi, dan produk petrokimia dari Iran," tambahnya.

Kampanye sanksi “tekanan maksimum” terhadap Republik Islam diluncurkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump, yang secara sepihak menarik diri dari kesepakatan JCPOA, juga disebut sebagai kesepakatan nuklir Iran, pada tahun 2018.

Kesepakatan itu ditandatangani pada 2015 antara Iran, AS, Jerman, Inggris, Prancis, China, dan Rusia, dan menyerukan agar semua sanksi dicabut sebagai imbalan pengurangan program nuklir Iran.

Teheran telah meningkatkan program nuklirnya sebagai tanggapan atas penarikan Washington dari pakta tersebut.