Didesak untuk Kurangi Minum Teh, Warga Pakistan Minta Menteri Perencanaan Mundur

Namun, krisis ekonomi memaksa negara itu untuk mengurangi impor teh. Pemerintah sejak minggu lalu telah mendesak orang untuk mengurangi konsumsi teh.

Permintaan Menteri Perencanaan Ahsan Iqbal untuk mengurangi minum teh telah mengejutkan banyak orang. Menyeruput lebih sedikit cangkir sehari akan memotong tagihan impor Pakistan yang tinggi, menurutnya.

“Saya mengimbau masyarakat untuk mengurangi minum teh satu atau dua cangkir sehari, karena kami juga meminjam uang untuk teh yang diimpor,” kata Iqbal dalam konferensi pers, pekan lalu, seperti dikutip dari The Guardian.

Permintaan mengurangi minum teh sontak menjadi viral di media sosial. Masyarakat Pakistan bertanya-tanya, apakah mengatasi masalah keuangan negara yang serius itu bisa terselesaikan dengan mengurangi minum teh?

Cadangan devisa Pakistan turun dari sekitar 16 miliar dolar AS pada Februari lalu, menjadi kurang dari 10 miliar dolar AS pada minggu pertama bulan Juni, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya dua bulan dari semua impornya.

Bulan lalu pejabat di Islamabad membatasi impor lusinan barang mewah yang tidak penting sebagai bagian dari upaya mereka untuk melindungi dana.

Krisis ekonomi merupakan ujian besar bagi pemerintah Shehbaz Sharif, yang menggantikan Imran Khan sebagai perdana menteri Pakistan dalam pemungutan suara parlemen pada bulan April. Sharif telah berjanji untuk memperbaiki ekonomi yang sakit dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional dalam upaya untuk menghidupkan kembali paket bailout 5 miliar Euro.

Sesaat setelah Iqbal meminta mengurangi minum teh, media sosial ramai dengan desakan agar ia mengundurkan diri. Seorang pemilik kedai teh pinggir jalan di pinggiran Islamabad, mengatakan: “Kemarin Ahsan Iqbal meminta kami untuk mengurangi teh dan besok mereka mungkin mengatakan makan lebih sedikit. Apakah itu solusi?”

Pakistan dihadapkan krisis ekonomi yang cukup serius. Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar, gas alam dan listrik hingga 45 persen, membuat harga pangan melonjak.

Pekan lalu kabinet Sharif mempresentasikan anggaran pertamanya ke parlemen untuk disetujui, mengenakan pajak lebih banyak pada orang kaya dan berjanji untuk menghapus subsidi energi dan bahan bakar seperti yang diminta oleh IMF.

Pemadaman listrik selama berjam-jam di seluruh Pakistan juga membuat pemerintah koalisi Sharif tidak populer. Partai Khan Pakistan Tehreek-e-Insaf, sekarang menjadi oposisi, mengklaim pemerintahan Sharif telah merusak ekonomi hampir dua bulan sejak menjabat. Sharif mengatakan dia membayar harga untuk salah urus pemerintah pendahulunya.