Hadiri Pelantikan Marcos Jr, Wapres China Lobi Filipina Tangani Sengketa Laut China Selatan dengan Baik-baik

Begitu yang dikatakan oleh Wakil Presiden China Wang Qishan ketika menghadiri upacara pelantikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Kamis (30/6).

“Pihak Tiongkok selalu menempatkan Filipina sebagai prioritas dalam diplomasi tetangganya, dan berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Filipina yang baru untuk memajukan persahabatan, meningkatkan rasa saling percaya, dan melanjutkan kerja sama, sehingga dapat mengantarkan era emas baru untuk hubungan China-Filipina," kata Wang, seperti dikutip Xinhua.

Kehadiran Wang dalam upacara tersebut merupakan bagian dari tugasnya sebagai utusan khusus Presiden China Xi Jinping. Ia juga bertemu dengan pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte.

"Kedua negara harus mematuhi penanganan sengketa yang tepat dan bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan Laut China Selatan,” tuturnya.

China dan Filipina telah berselisih selama bertahun-tahun di Laut China Selatan. Beijing telah mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh perairan, yang juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

Selama kampanye pemilihannya, Marcos mengatakan dia akan merundingkan kesepakatan dengan Beijing untuk menyelesaikan sengketa wilayah mereka di Laut Cina Selatan.

Menurut pengamat, terpilihnya Marcos mungkin melegakan China.

Selama enam tahun terakhir, Beijing telah menikmati hubungan yang lebih hangat dengan Manila di bawah kebijakan ramah-China oleh Duterte, dengan Beijiing menawarkan beberapa miliar dolar dalam investasi, termasuk kereta api, jalan dan jembatan.

Tetapi pada pekan lalu, pemerintah Filipina mengumumkan penghentian pembicaraan antara kedua negara mengenai kesepakatan eksplorasi energi bersama yang ditandatangani pada 2018, dengan alasan kendala konstitusional dan masalah kedaulatan sebagai alasannya.

Langkah tersebut dapat memungkinkan Marcos untuk mengejar peluang eksplorasi dengan negara lain.

Marcos mengatakan dia akan menggunakan keputusan arbitrase PBB 2016 untuk menegaskan hak teritorial negara atas Laut Cina Selatan. Ia bersumpah pemerintahannya tidak akan berkompromi pada masalah kedaulatan.