Sejak kudeta Februari 2021, junta Myanmar telah memulai proyek pengawasan menggunakan kamera di setidaknya lima kota, termasuk Mawlamyine. Kemudian ada tambahan lima kota lagi.
Penggunaan sistem kamera disebut-sebut sebagai tindakan pencegahan kejahatan yang dipasang atau direncanakan oleh pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Junta berencana untuk memasang sistem pengawasan kamera di kota-kota di masing-masing dari tujuh negara bagian dan tujuh wilayah Myanmar.
Adapun tender CCTV telah dimenangkan oleh perusahaan pengadaan lokal, termasuk Fisca Security & Communication dan Naung Yoe Technologies Co.
Perusahaan sumber kamera dan beberapa teknologi terkait dari raksasa pengawasan China Zhejiang Dahua Technology, Huawei Technologies Co Ltd, dan Hikvision.
Menurut Hikvision, pihaknya tidak pernah menjual langsung ke otoritas pemerintah Myanmar dan pelanggannya di pasar luar negeri adalah distributor dan integrator. Ia juga mengatakan tidak menjual teknologi pengenalan wajah ke negara itu.
Tiga sumber mengatakan, perusahaan pengadaan Myanmar yang memenangkan tender. CCTV nantinya dipasangi perangkat lunak pengenalan wajah yang dikembangkan oleh perusahaan lokal dan regional karena lisensi perangkat lunak China mahal.
"Kamera pengintai menimbulkan risiko serius bagi aktivis demokrasi (Myanmar) karena militer dan polisi dapat menggunakannya untuk melacak pergerakan mereka, mencari tahu hubungan antara aktivis, mengidentifikasi rumah aman dan tempat berkumpul lainnya, serta mengenali serta mencegat mobil dan sepeda motor yang digunakan oleh para aktivis," kata Wakil Direktur Asia Human Rights Watch Phil Robertson.
Selain CCTV pengenal wajah, junta juga disebut sudah memasang spyware pencegat di penyedia telekomunikasi dan internet untuk menguping komunikasi warganya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: