Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menggambarkan tindakan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengejek rencana perdamaian yang telah dirumuskan oleh ASEAN.
"Kami melihat (eksekusi ini) seolah-olah junta mengolok-olok konsensus lima poin, dan saya pikir kami benar-benar harus melihat ini dengan sangat, sangat serius," kata Saifuddin dalam konferensi pers pada Selasa (26/7).
Lebih lanjut, Saifuddin juga mempertanyakan waktu eksekusi, yang terjadi hanya sepekan sebelum pertemuan para menteri ASEAN ke-55.
Ia mengatakan, Myanmar seharusnya tidak diizinkan untuk mengirim perwakilan politik ke pertemuan atau forum internasional mana pun.
"Kami berharap (ini) eksekusi terakhir yang kami lihat. Kami akan mencoba menggunakan saluran apapun yang kami bisa untuk mencoba dan memastikan ini tidak akan terjadi lagi," tegasnya, seperti dikutip
Reuters.
Saifuddin menegaskan, ASEAN harus berusaha melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) dan Dewan Konsultatif Persatuan Nasional (NUCC).
ASEAN sendiri telah mengutuk eksekusi tersebut, dan mendorong agar Myanmar mematuhi lima poin konsensus perdamaian yang telah disepakati pada tahun lalu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: