Rusia Desak Kosovo Hormati Hak-hak Serbia dan Minta NATO Tidak Memprovokasi

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, pada Minggu (31/7) juga mengingatkan kepada Amerika Serikat serta Uni Eropa yang mendukung Kosovo agar tidak memprovokasi yang berisiko semakin meningkatkan suasana tegang.  

"Kami meminta Pristina, Amerika Serikat, serta Uni Eropa mendukungnya, untuk menghentikan provokasi dan mematuhi hak-hak Serbia di Kosovo," kata Zakharova, seeprti dikutip dari The Moscow Times.

Keputusan Pristina untuk penggunaan 'aturan' diskriminatif yang tidak berdasar dengan memaksa mengubah dokumen dan plat mobil warga Serbia dengan plat mobil Kosovo  mulai 1 Agustus, adalah upaya untuk mengusir penduduk Serbia dari Kosovo serta untuk memeras institusi-institusi Serbia di Kosovo.

"Para pemimpin Kosovo tahu bahwa Serbia tidak akan tinggal diam ketika datang serangan langsung terhadap kebebasan mereka. Para pemimpon Kosovo sengaja berusaha memperburuk situasi untuk memicu skenario. Tentu saja, Beograd akan berada di garis depan sejak Barat berusaha untuk 'menetralisir' itu melalui orang-orang Albania Kosovo," kata Zakharova.

Situasi tegang yang berlangsung di perbatasan Kosovo Serbia, adalah bukti bahwa misi mediasi Uni Eropa telah gagal, katanya.

"Ini juga merupakan contoh dari apa yang Uni Eropa pikirkan tentang peran Beograd, yang, pada kenyataannya, seharusnya menanggung perampasan hak-hak rekan senegaranya," tambahnya.

Ketegangan antara Kosovo dan Serbia kembali memuncak.  Pasukan penjaga perdamaian yang tergabung dalam Kosovo Force (KFOR) yang dipimpin NATO, akhirnya melakukan penjagaan di Kota Kosovska Mitrovica, di utara wilayah Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia pada Sabtu malam waktu setempat.

Etnis Serbia dilaporkan telah mendirikan barikade di beberapa jalan di Kosovska Mitrovica dan sekitarnya. Setidaknya satu orang Serbia dilaporkan dipukuli oleh unit polisi Kosovo ketika dia mencoba melewati barikade. Pria yang terluka dilaporkan dirawat di rumah sakit.

Pemerintah etnis Albania di wilayah Kosovo memberlakukan aturan kontroversial untuk melarang kendaraan berplat nomor Serbia. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengklaim langkah itu terkait dengan keadilan dan hukum yang setara di semua wilayah yang diklaim pemerintahnya.

KFOR mengatakan pihaknya siap untuk campur tangan jika stabilitas wilayah itu terancam. Sebanyak 30-40 kendaraan terlihat menuju perbatasan antara wilayah Serbia dan Kosovo.