Ukraina Dapat Suntikan Bantuan Persenjataan Terbaru dari Pentagon, Nilainya Mencapai 1 Miliar Dolar AS

Bantuan berupa senjata tambahan senilai 1 miliar dolar AS (setara 14,850 triliun rupiah) diumumkan Senin (8/8) setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joe Biden.

"Batch persenjataan terbaru telah disetujui di bawah apa yang disebut 'drawdown authority' Presiden Joe Biden, dan merupakan paket ke-18 untuk Ukraina," kata Pentagon, seperti dikutip dari AFP, Selasa (9/8).

"Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk memenuhi persyaratan medan perang Ukraina yang terus berkembang. Ini juga akan memberi Ukraina kemampuan utama yang dikalibrasi untuk membuat perbedaan,” katanya.

Bantuan tersebut mencakup amunisi untuk peluncur Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) yang sebelumnya dikirim AS ke Ukraina, serta 1.000 rudal anti-tank Javelin, bahan peledak C-4, ranjau anti-personil Claymore, dan puluhan ribu peluru artileri dan anti-pesawat.

Selain itu, Pentagon juga berencana untuk menyediakan 50 kendaraan perawatan medis lapis baja, ditambah lebih banyak palet pasokan dan peralatan medis.

Hingga saat ini Biden telah menyetujui sekitar 9,8 miliar dolar AS bantuan militer ke Kiev sejak ia menjabat pada Januari 2021, termasuk 9 miliar dolar AS sejak tank Rusia meluncur melintasi perbatasan Ukraina.

Pejabat Ukraina telah memuji keefektifan sistem HIMARS buatan AS, menyebutnya sebagai “pengubah permainan” di medan perang. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan enam dari 16 peluncur HIMARS yang dikirim AS ke Ukraina, serta persediaan amunisi.

Persetujuan Biden atas bantuan terbaru datang hanya beberapa hari setelah CBS News merilis laporan investigasi pada Kamis pekan lalu. Dalam laporannya outlet media tersebut mengklaim bahwa hanya sekitar 30 persen dari senjata yang dikirim ke Ukraina oleh AS dan sekutunya yang benar-benar berhasil mencapai garis depan.

Namun, menghadapi tekanan dari pemerintah Ukraina dan pendukungnya, CBS kemudian menyensor sendiri laporannya pada Minggu, memutuskan untuk membatalkan sebuah film dokumenter yang telah direncanakan untuk disiarkan tentang masalah tersebut dan merevisi versi teks laporannya.