Beijing: Washington Seharusnya Tidak Kaget dan Frustasi jika China Putuskan Kerja Sama

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaoxu dalam sebuah selama wawancara dengan stasiun televisi pemerintah CCTV, Selasa (9/8), mengisyaratkan bahwa pemutusan itu terkait dengan sikap AS termasuk soal  kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.  

Menurutnya, AS sudah sepantasnya memikul tanggung jawab dan tidak membuat alasan untuk kesalahannya.

"AS seharusnya tidak terkejut dan frustrasi bahwa China telah membatalkan dan menangguhkan kerja sama di bidang yang relevan karena China telah memperingatkan AS sebelumnya bahwa kunjungan Pelosi ke Taiwan dapat menyebabkan krisis dan gangguan besar pada pertukaran dan kerja sama antara kedua belah pihak," kata Ma, seperti dikutip dari Global Times, Rabu (10/8).

"Persoalan Taiwan adalah kepentingan inti China. Pihak AS telah secara serius merusak kepentingan inti China, tetapi masih ingin mencari kerja sama dengan China. Bagaimana bisa dibenarkan?" tanyanya.

Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, China seperti biasa akan mengambil bagian aktif dalam kerja sama internasional tentang perubahan iklim dan memberikan kontribusinya sendiri untuk mengatasi tantangan global.

"Lebih dari 170 negara dan banyak organisasi internasional telah menyuarakan suara mereka yang adil, menegaskan kembali kepatuhan mereka pada prinsip satu-China dan dukungan mereka terhadap upaya tegas China untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya," ujar Ma.

Ma kemudian menyoroti pernyataan bersama Anggota G7 pada pekan lalu yang mengatakan reaksi China terlalu berlebihan menanggapi kunjungan Pelosi ke Taiwan.

"Presiden Majelis Umum PBB dan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan bahwa PBB akan terus mematuhi Resolusi 2758, yang intinya adalah prinsip satu-China. Apa itu Group of Seven (G7) bila dibandingkan dengan 170 negara? Apakah ada yang peduli dengan apa yang mereka katakan?" ujarnya.

"Prinsip satu China adalah konsensus masyarakat internasional, dan merupakan landasan politik untuk pertukaran Cina dengan negara lain dan garis merah yang tidak dapat dilintasi," kata Ma.

Pejabat itu juga kembali menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China dan, katanya, tidak ada "garis tengah" di Selat.

Bila kemudian militer China melakukan latihan dan pelatihan di perairan dekat pulau itu, itu adalah untuk menjaga kedaulatan suci dan integritas teritorial China.

"Langkah-langkah kami terbuka dan sesuai, sejalan dengan hukum domestik, hukum internasional dan praktik internasional, dan tanpa cela," lanjutnya.

Namun, katanya, AS dan sekutunya sering pergi ke perairan sekitar China untuk memprovokasi masalah. Ma menegaskan bahwa pada faktanya AS adalah perusak perdamaian terbesar di Selat Taiwan dan pembuat onar terbesar stabilitas regional.

"Jika komunitas internasional membiarkan AS berperilaku menyimpang, Piagam PBB akan menjadi a dead letter,  hukum rimba akan berlaku, dan negara-negara berkembang akan menderita," demikian kata Ma.