Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (1/9), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan laporan tersebut menggambarkan perlakuan mengerikan yang dilakukan China terhadap kelompok etnis dan agama minoritas.
"Laporan ini memperdalam dan menegaskan kembali keprihatinan serius kami mengenai genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan otoritas pemerintah RRC terhadap warga Uighur, yang mayoritas Muslim, dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang," kata Blinken, seperti dimuat
Reuters.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Washington akan bekerja dengan sekutu dan mitra untuk menuntut diakhirinya pelanggaran China.
Iklan · Gulir untuk melanjutkan
"Sangat penting bahwa keanggotaan penuh Dewan Hak Asasi Manusia memiliki kesempatan untuk secara resmi membahas temuan laporan ini sesegera mungkin dan bahwa para pelaku kekejaman ini harus bertanggung jawab," tegasnya.
Pada Rabu (31/8), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet merilis laporan mengenai situasi HAM di Xinjiang.
Laporan menyebut penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh China terhadap Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
China dengan keras membantah adanya pelanggaran di Xinjiang dan mengeluarkan tanggapan setebal 131 halaman terhadap laporan PBB setebal 48 halaman.
Pejabat China awalnya menyangkal keberadaan kamp penahanan, tetapi kemudian mengakui bahwa pemerintah telah mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" yang diperlukan untuk mengekang apa yang mereka sebut sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di Xinjiang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: