Melalui sebuah surat yang ditulis kepada presiden dan diposting Zene di Twitter, menunjukkan ketidaksepakatanya dengan politisi senior, saat pemerintah berusaha untuk membuka dialog dengan pemberontak guna mengakhiri kekuasaan militer.
"Kesediaan saya untuk melayani negara saya bertentangan dengan tindakan dan inisiatif paralel dari anggota kabinet dan pemerintah Chad saat ini," cuitnya seperti dimuat
Al Jazeera pada Senin (19/9).
Menlu Zene merasa seperti dikucilkan dari dialog pembicaraan dengan mengatakan situasi pemerintah saat ini telah melucuti departemennya dari hak prerogatif yang membuatnya tetap dalam peran latar belakang belaka.
Zene mengajukan pengunduran diri bersamaan dengan berlangsungnya pembicaraan antara junta Mahamat Idris Deby Itno dengan berbagai kelompok pemberontak yang dimediasi Qatar untuk membicarakan proses pemilu yang akan datang.
Bulan lalu, junta sementara Chad telah menandatangani pakta perdamaian dengan lebih dari 30 faksi pemberontak dan oposisi yang setuju untuk bergabung dalam dialog nasional yang akan mengantarkan mereka menuju pemilu setelah kekacauan selama bertahun tahun.
Chad berada di bawah kekuasaan militer sejak Presiden Idris Deby tewas di medan perang pada April 2021 saat mengunjungi pasukan yang memerangi pemberontak.
Kekuasaan kemudian digantikan oleh putranya sebagai presiden Mahamat Idriss Deby, yang memiliki kebijakan berbeda. Bukannya memerangi, Deby justru memulai pembicaraan dengan kelompok pemberontak yang telah lama menantang rezim ayahnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Keterlibatan pemberontak dalam dialog dengan junta militer Chad di Qatar mendapat respons penolakan dari Menteri Luar Negeri sementara, Cherif Mahamat Zene yang memilih untuk mundur dari jabatannya. 
(1).jpg)
.jpeg)