Malaysia Desak ASEAN Libatkan Pemerintah Bayangan Myanmar untuk Tangani Konflik

Berbicara pada pertemuan dengan para pemimpin NUG pada Senin (19/9), Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan pentingnya ASEAN untuk mengembalikan demokrasi Myanmar dengan melibatkan pemangku kepentingan utama Myanmar dalam negosiasi tersebut agar lebih inklusif dan adil.

Selain NUG, Dewan Konsultatif Persatuan Nasional (NUCC) juga disarankan untuk dilibatkan dalam negosiasi ini. NUCC sendiri terdiri dari kelompok luas pemangku kepentingan Myanmar yang menentang rezim militer dan mengupayakan pembentukan demokrasi federal untuk Myanmar.

Junta militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipilnya pada Februari tahun lalu, yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Mereka menuduh pemilihan umum 2020 dilaksanakan dengan curang, dan junta berencana untuk mengadakan pemilihan lagi di bawah aturan barunya sendiri.

Sementara Saifuddin yang cukup vokal menyerukan penyelesaian konflik politik di Myanmar ini terus mendukung dukungan penuhnya kepada pemerintah bayangan NUG, ia menyarankan rencana transisi untuk Myanmar yang akan mencakup negara ini menulis ulang Konstitusinya. Ia juga melarang junta mengadakan pemilihan pemerintahannya sendiri.

"Jika harus ada pemilihan (ulang) lagi, maka pemilihan itu harus disepakati oleh para pemangku kepentingan, dan yang pasti bukan pemilihan yang diumumkan oleh junta," ujar Saifuddin, dimuat The Straits Times pada Selasa (20/9).

Langkah ini direncanakan setelah Lima Poin Konsensus yang digaungkan ASEAN sejauh ini dinilai gagal untuk mengatasi konflik Myanmar, dikarenakan junta tidak kunjung menyepakati konsensi perdamaian tersebut. Untuk itu dalam pertemuan yang akan datang Saifuddin mendesak agar ASEAN meninjau ulang konsensinya dan memutuskan langkah selanjutnya.

“Antara sekarang dan KTT ASEAN November nanti, ASEAN harus mengkaji secara serius apakah lima poin konsensus itu masih relevan, dan apakah harus diganti dengan yang lebih baik,” tambahnya.

Junta saat ini tengah bersaing dengan NUG untuk mendapatkan pengakuan internasional, termasuk di dalam PBB, di mana mereka ingin mengangkat orang yang ditunjuknya sendiri sebagai perwakilan. Saat ini perwakilan tetap Myanmar untuk PBB adalah Kyaw Moe Tun, yang merupakan anggota setia NUG. Sementara junta menganggap NUG sebagai organisasi teroris, mereka menolak untuk terlibat langsung dengannya.