Rusia Gelar Referendum, Ukraina Desak Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Lebih Keras

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan sanksi yang dijatuhkan saat ini tidak akan cukup untuk menghukum Rusia atas referendum yang bertujuan untuk mencaplok empat wilayah Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

"Tidak akan cukup hanya dengan membatasi diri dari Kremlin. Jika sanksi yang dikeluarkan untuk merespon referendum lemah, maka Rusia tak akan ragu untuk mengakuisisi wilayah lain di Ukraina," jelasnya saat berdialog dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna di Kyiv pada Selasa (27/9).

Merujuk pada paket sanksi kedelapan Uni Eropa, Kuleba akan melihat seberapa serius negara-negara Barat mampu menangani masalah referendum yang dilakukan Kremlin. Kuleba juga menegaskan jika negaranya tidak akan mengubah sikap dan akan tetap melanjutkan pertempuran dengan Rusia di medan perang.  

"Tindakan Presiden Rusia, Vladimir Putin tidak akan mempengaruhi politik, diplomasi, dan tindakan Ukraina di medan pertempuran," tegasnya.

Sementara itu, Colonna kembali menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan besar-besaran pada Ukraina, termasuk bantuan kemanusiaan, bantuan keuangan, bantuan militer dan diplomatik dengan total lebih dari Rp 30 triliun.

Colonna menyatakan jika saat ini banyak negara yang tidak lagi percaya pada Rusia, termasuk Ukraina bersama negara Barat yang menyebut referendum tersebut palsu dan dibuat secara ilegal.

"Rusia semakin terisolasi. Tidak ada yang mendukung presentasinya di Dewan Keamanan PBB. Karena narasinya tidak lagi koheren. Hingga kita bertanya-tanya apakah Rusia bisa dipercaya," ujarnya.  

Rusia yang berhasil menduduki beberapa wilayah Ukraina dalam invasi sejak 24 Februari lalu, telah mengadakan referendum untuk bergabung dengan Moskow yang digelar selama lima hari pada 23-27 September di Kherson, Luhansk, Donetsk dan Zaporizhzhia.