Washington juga memperingatkan bahwa mereka akan memberi sanksi kepada siapa pun di luar Rusia yang berupaya memberikan dukungan politik atau ekonomi untuk aksesi yang diklaim.
Dalam pengumuman hari Jumat (30/9), Departemen Keuangan mengatakan telah menunjuk 14 orang di lingkungan industri militer Rusia, anggota keluarga pejabat senior Rusia, 278 anggota legislatif Rusia, dan tiga pemimpin senior di sektor keuangan Rusia.
“Kami tidak akan berdiam diri saat Putin dengan curang mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina," kata Menteri Keuangan Janet Yellen, seperti dikutip dari
AFP."Departemen Keuangan dan pemerintah AS mengambil tindakan besar hari ini untuk semakin melemahkan industri militer Rusia yang sudah terdegradasi dan melemahkan kemampuannya untuk mengobarkan perang ilegal,†ujarnya.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan juga menunjuk 109 anggota Duma Negara tambahan, 169 anggota Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia, dan Elvira Sakhipzadovna Nabiullina, gubernur bank sentral Rusia, ke dalam sanksi.
Sebuah perusahaan China juga ikut terkena sanksi untuk apa yang dikatakan Departemen Keuangan mendukung perusahaan pengadaan pertahanan Rusia yang ditunjuk AS.
Seorang mantan penasihat Putin, deputi gubernur pertama bank sentral Rusia, deputi perdana menteri dan anggota keluarga pejabat dewan keamanan nasional lainnya juga dikenai sanksi.
"Departemen Keuangan, pemerintah AS, dan sekutu kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan cepat dan keras terhadap individu dan perusahaan di dalam dan di luar Rusia yang terlibat dalam perang ini dan referendum palsu ini," kata Yellen.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya menempatkan pembatasan visa pada 910 orang, termasuk anggota militer Rusia, pejabat militer Belarusia, dan proksi Rusia, karena dianggap melanggar kedaulatan Ukraina, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik.
“Amerika Serikat dengan tegas menolak upaya penipuan Rusia untuk mengubah perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional,†kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
"Ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB," ujarnya.
Pejabat AS dan sebagian besar komunitas internasional sebelumnya mengatakan mereka tidak akan pernah mengakui pencaplokan Rusia atas tanah Ukraina.
Setelah langkah Putin pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya tidak memiliki legitimasi dan mengatakan AS akan terus memberikan senjata kepada Ukraina untuk mempertahankan diri.
"Dan saya berharap untuk menandatangani undang-undang dari Kongres yang akan memberikan tambahan 12 miliar dolar AS untuk mendukung Ukraina,†kata Biden.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: