Ditengahi Amerika, Lebanon dan Israel Mulai Bahas Perbatasan Maritim

Isarel memuji proposal yang diajukan oleh Amos Hochstein tersebut, pihaknya berjanji akan memberikan secepat mungkin. Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan kepada kabinetnya pada Minggu (2/10) bahwa proposal AS akan memperkuat keamanan serta ekonomi Israel.

“Pemerintah saat ini sedang membahas rincian akhir, jadi belum mungkin untuk memuji kesepakatan yang sudah selesai. Namun, seperti yang kami tuntut sejak awal, proposal itu melindungi kepentingan diplomatik keamanan penuh Israel, serta kepentingan ekonomi kami,” ujar Lapid, yang dimuat RFI pada Minggu(2/10).

Lebanon dan Israel diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik, perbatasan darat mereka dijaga oleh PBB. Kedua negara ini terus bersaing atas ladang gas lepas pantai Karish.

Mereka sempat membuka kembali negosiasi di perbatasan maritim pada tahun 2020, akan tetapi prosesnya terhenti oleh permintaan Lebanon agar peta yang digunakan oleh PBB dalam pembicaraan diubah. Ketegangan dan ancaman serangan terus dikatakan oleh kedua negara.

Namun kini Kepala gerakan Syiah Lebanon Hizbullah, Hasan Nasrallah pada Sabtu(1/10) telah menyebut proposal AS sebagai langkah yang sangat penting. Tampaknya Lebanon juga telah membuka diri dari proposal ini.

Sementara itu Lapid menambahkan, bahwa ia tidak menentang pengembangan ladang gas Lebanon tambahan. Ia mengaku akan menerima bagian yang layak ia terima dalam referensi yang jelas ke ladang Qana, di bawah mekanisme pembagian pendapatan yang diusulkan oleh AS.

Mendengar hal tersebut, mantan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seorang elang kebijakan luar negeri yang tengah berupaya merebut kembali kekuasaan menanggapi pernyataan Lapid.

Netanyahu menuduh Lapid memberi Hizbullah wilayah Israel yang berdaulat dengan ladang gas besar milik negara Yahudi, tanpa merinci perairan Israel mana yang dia yakini sedang diserahkan. Ia lebih lanjut mengatakan Lapid telah dengan malu menyerah pada ancaman Nasrallah.

Sementara Lapid membalas perkataan tersebut dengan menuduh Netanyahu membuat pengumuman yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kepentingan keamanan Israel.