Menanggapi hal tersebut, Utusan Khusus Iklim Amerika Serikat, John Kerry, mendesak Kongo untuk segera membatalkan pelelangan di beberapa blok minyak yang disinyalir memiliki sensitifitas tinggi pada lingkungan.
"Kami telah meminta pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk menarik beberapa perjanjian lelang yang telah diajukan untuk melindungi hutan," ujarnya pada pada dialog iklim pra KTT COP27 di Kinshasa, seperti dimuat
Reuters pada Rabu (5/10).
Menurut peneliti lingkungan, pengeboran di hutan hujan dan lahan gambut cekungan Kongo dapat melepaskan sejumlah besar gas yang memerangkap panas hingga memicu global warming.
"Menurut studi tahun 2016, sekitar 30 miliar ton karbon disimpan di seluruh cekungan Kongo, angka tersebut kira-kira setara dengan tiga tahun emisi global," jelasnya laporan tersebut.
Sementara itu, pemerintah Kongo sendiri mengklaim bahwa keputusan untuk mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas nasional terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi warganya.
Selama pertemuan dengan utusan AS dalam dialog iklim pra KTT COP27 pada Senin (3/10), Menteri lingkungan hidup Kongo, Eve Bazaiba bertanya apakah pemerintah harus membiarkan anak-anak mati daripada mengambil keuntungan dari sumber daya fosilnya.
“Sebanyak kita membutuhkan oksigen, kita juga membutuhkan roti,†tegasnya dalam pertemuan.
Meskipun negara tersebut kaya dengan cadangan minyak, mineral, emas, tembaga hingga kobalt, tetapi menurut data Bank Dunia, sekitar tiga perempat penduduk Kongo hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari Rp 28 ribu perhari.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rencana Kongo untuk melelang 30 blok minyak dan gas pada Juli lalu, memperoleh penentangan keras dari banyak pihak khususnya para pemerhati lingkungan yang menilai keputusan itu akan membawa bencana iklim yang signifikan. 
BERITA TERKAIT: