Kepulauan Solomon Yakinkan Australia Tidak Akan Izinkan Negaranya Jadi Pangkalan Militer Asing

Bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Canberra pada Kamis (6/10), Perdana Menteri Manasseh Sogavare meyakinkan mitranya bahwa Kepulauan Solomon tidak akan mengizinkan instalasi militer asing.

“Perdana Menteri, saya tegaskan lagi bahwa Kepulauan Solomon tidak akan pernah digunakan untuk instalasi militer asing atau lembaga negara asing karena ini tidak akan menjadi kepentingan Kepulauan Solomon dan rakyatnya,” kata Sogavare seperti dikutip dari ABC.

Itu menjawab kekhawatiran Canberra setelah Kepulauan Solomon menandatangani kesepakatan keamanan dengan China pada bulan April lalu yang telah memicu kritik dari Washington dan sekutunya Australia, Jepang, dan Selandia Baru.

Washington mengklaim bahwa China bertujuan mendirikan pangkalan militer di sana, sebuah klaim yang ditolak Beijing dan Kepulauan Solomon.

China bersikeras bahwa kesepakatan itu tidak menargetkan negara ketiga mana pun, menegaskan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik adalah negara berdaulat.

“Kepulauan Solomon tidak akan melakukan apa pun yang akan merusak keamanan nasional kami, dan membahayakan keamanan salah satu atau semua negara forum (Pulau Pasifik),” kata Sogavare kepada Albanese.

"Warisan pemerintah saya adalah untuk menjaga masa depan Kepulauan Solomon dan rakyatnya, tidak membahayakan negara dan warganya atau keamanan negara forum mana pun," tambahnya.

Dalam sambutannya, Perdana Menteri Albanese mengatakan, sebagai negara-negara Pasifik yang bangga, Australia dan Kepulauan Solomon memiliki sejarah yang dalam dan bertahan lama yang ditopang oleh hubungan antar-warga yang kuat dan nilai-nilai demokrasi bersama.

Sogavare juga menyambut baik komitmen Australia untuk memberikan bantuan dana senilai 16,68 juta dolar AS untuk mendukung Pesta Olahraga Pasifik 2023, dan tawarannya mendukung pemilihan umum berikutnya di Kepulauan Solomon.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengungkapkan bahwa pemerintahnya baru-baru ini membuat tawaran bantuan ke Kepulauan Solomon untuk membantu negara itu mengadakan pemilihan umum tahun depan.

Namun, pemerintah Kepulauan Solomon bereaksi tajam terhadap pernyataannya dan menyebutnya serangan terhadap demokrasi dan campur tangan langsung oleh pemerintah asing ke dalam urusan dalam negerinya.