Tolak Bahas Uighur di Dewan HAM PBB, Indonesia Beri China Kesempatan Perbaiki Masalah Sendiri

Meski begitu, menurut Gurubesar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, penolakan Indonesia merupakan langkah yang tepat.

"Menurut saya sudah sangat tepat posisi pemerintah untuk penolakan ini. Hal ini karena Indonesia menghormati kedaulatan dari China,"  ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat (7/10).

Hikmahanto menyebut jika pelanggaran kemanusiaan benar-benar terjadi pada etnis Uighur, maka sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbanyak, Indonesia tidak akan diam, namun juga tidak bergerak dengan melanggar kedaulatan suatu negara.

"Jika Indonesia dihadapkan pada dua permasalahan, yakni kedaulatan atau kemanusiaan, maka kita akan memilih kedaulatan terlebih dahulu. Mengapa? Karena tidak ada negara berdaulat yang ingin diintervensi kedaulatannya," jelas rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini.

Bagi Hikmahanto, Indonesia memiliki pendiriannya sendiri. Pemerintah tentu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan China, tetapi tidak juga ingin mengikuti langkah intervensi Barat yang dinilai kurang memadai.

"Kita harus memberikan China kesempatan untuk memperbaiki berbagai masalah di Xinjiang. Kita minta pemerintah Beijing untuk memberikan tindakan tegas jika ada oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pelanggaran kepada Uighur. Tetapi cara Barat yang mengintervensi, juga tidak dapat kita terima," tegasnya.

Terakhir, Hikmahanto menjelaskan, bisa saja Indonesia memilih abstain untuk dengan jelas menunjukkan ketidakberpihakan, namun tetap ada konsekuensi yang akan diperoleh.

"Ke depannya, jika Indonesia memiliki masalah yang sama di Dewan HAM, maka tentunya sikap yang serupa juga akan diperoleh. Kita juga tidak mau kedaulatan kita diganggu, maka kita harus tegas dari awal," pungkasnya.