Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Singapura: China dan ASEAN Harus Segera Selesaikan Sengketa Laut China Selatan

LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Minggu, 09 Oktober 2022, 14:21 WIB
Singapura: China dan ASEAN Harus Segera Selesaikan Sengketa Laut China Selatan
Kapal nelayan China ditemukan di Laut China Selatan/Net
Meski tidak ikut dalam sengketa Laut China Selatan, Singapura mendorong agar ASEAN dan China segera menyelesaikan pertikaian atas klaim di perairan tersebut melalui dialog dan diplomasi.

Diplomat Singapura yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN, Ong Keng Yong, mengatakan penting bagi negara-negara yang terlibat sengketa untuk duduk bersama dan membahas solusi lantaran perselisihan Laut China Selatan berdampak pada bisnis di kawasan.

"Saya pikir yang penting sekarang adalah kedua belah pihak harus duduk dan membahas semua skenario dan opsi yang mungkin, serta kemudian memiliki kesimpulan yang masuk akal," ujar Ong Keng Yong kepada ANI News pada 4 Oktober lalu.

"Jika mereka mempertahankan posisi masing-masing, kita tidak bisa mendapatkan kesimpulan apa pun," tambahnya.

China dan ASEAN telah menyepakati Declaration of Conduct (DoC) di Laut China Selatan pada 2002. Namun setelah dua dekade berlalu, belum ada kesepakatan mengenai Kode Etik atau Code of Conduct (CoC).

Padahal CoC sendiri akan menjadi pedoman untuk menjaga hak dan kepentingan semua pihak di Laut China Selatan.

Selama dua tahun terakhir, sebagian besar perundingan Laut China Selatan dilakukan secara online karena pandemi Covid. Saat ini China dan AS bekerja untuk mempercepatnya.

Pada Mei 2022, kedua pihak melanjutkan negosiasi tekstual fisik dari Single Draft CoC Negotiating Text selama Kelompok Kerja Bersama ke-36 tentang Implementasi Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (JWG-DOC) di Siem Reap, Kamboja.

China dan lima pihak lainnya termasuk empat negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam, memiliki klaim di Laut China Selatan. Namun, klaim China adalah yang paling luas dan pengadilan arbitrase internasional 2016 memutuskan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum.

ARTIKEL LAINNYA