Guterres pada Minggu (9/10), mengirimkan suratnya kepada DK PBB yang berisi usulan agar satu atau beberapa negara anggota dapat mengirimkan pasukan aksi cepat untuk membantu polisi Haiti menghilangkan ancaman dari geng-geng bersenjata.
"Pasukan aksi cepat akan mendukung HNP (Polisi Nasional Haiti) terutama di wilayah metropolitan Port-au-Prince untuk membebaskan sumber air, bahan bakar, makanan dan pasokan medis, kemudian mendistribusikannya ke masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan," jelas Guterres seperti dimuat
Reuters.
Lebih lanjut, Guterres meminta agar pasukan bukan berasal dari PBB, melainkan dari 15 anggota DK yang harusnya dapat lebih berperan, sesuai dengan komitmen mereka dalam mendukung kemanusiaan, gencatan senjata dan kerjasama keamanan internasional.
Pekan lalu, pemerintah Haiti meminta bantuan internasional agar dapat mengirimkan angkatan bersenjata khusus untuk membantu memerangi krisis yang disebabkan oleh blokade pelabuhan bahan bakar dan sumber air minum.
Blokade tersebut telah menyebabkan aktivitas warga Haiti terhambat, langkanya air minum kemasan dan penyebaran wabah kolera baru yang semakin luas akibat meminum air yang tidak layak konsumsi.
Pada 2004, pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan ke Haiti setelah pemberontakan Presiden Jean-Bertrand Aristide. Pasukan penjaga perdamaian pergi pada tahun 2017 dan digantikan oleh polisi PBB yang kembali meninggalkan negara tersebut pada 2019.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: