"Kashmir adalah masalah bilateral dengan Pakistan, dan tidak ada peran pihak ketiga mana pun," tegas juru bicara kementerian luar negeri India, Arindam Bagchi seperti dimuat Hindustan Times.
Bersamaan dengan tanggapan tersebut, Jubir juga menekankan bahwa yang bisa dilakukan oleh organisasi internasional saat ini adalah menghentikan gerakan teroris lintas batas ke Kashmir.
"Wilayah persatuan India Jammu dan Kashmir telah menanggung beban dari kejahatan teroris selama beberapa dekade. Bahkan berlanjut hingga kini. Dewan Keamanan PBB dan Financial Action Task Force (FATAF) bisa berfokus untuk mengejar teroris yang berbasis di Pakistan yang terlibat dalam serangan mengerikan 26/11," jelasnya.
Jubir Kemlu India juga menyindir Pakistan karena tidak peduli pada rakyat Kashmir. Ia juga mendesak agar badan PBB memberikan lebih banyak perhatian pada isu terorisme tersebut dalam mempromosikan perdamaian.
"Ketika negara tidak mengenali bahaya seperti itu, baik karena kepentingan pribadi atau ketidakpedulian, mereka merusak tujuan perdamaian, bukan mempromosikannya. Mereka juga melakukan ketidakadilan yang parah terhadap para korban terorisme,†ujarnya.
Menlu Pakistan pada Jumat (7/10), berpendapat bahwa terjadi pelanggaran HAM berat di Jammu dan Kashmir yang menimbulkan risiko bagi perdamaian dan stabilitas regional.
"Perdamaian di Asia Selatan tidak akan mungkin terjadi tanpa penyelesaian damai di Jammu dan Kashmir sesuai dengan resolusi PBB dan hukum internasional," tegasnya dalam dalam konferensi pers bersama Menlu Jerman, Annalena Baerbock.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Seruan Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock yang ingin agar PBB terlibat dalam masalah Kashmir, mendapat penolakan tegas dari India. 
BERITA TERKAIT: