75 Tahun Berlalu, Orang-orang Kashmir Masih Menderita Terorisme Lintas batas yang Didalangi Pakistan

Mengutip tulisan wartawan senior, Veeramalla Anjaiah, sebelum status khusus dicabut oleh India, J&K sempat mengalami invasi yang dilakukan oleh Pakistan yang memakan puluhan ribu korban jiwa. Ribuan milisi suku Pasthun bersenjata dikerahkan oleh Pakistan untuk menyerang dan menduduki wilayah J&K, yang ketika itu dipimpin oleh penguasa Hindu, Maharaja Hari Singh.

Brigjen Angkatan Darat Pakistan Akbar Khan merencanakan invasi ini pada 20 Agustus 1947,  setelah enam hari kelahiran Pakistan, dengan mengerahkan 20 ribu anggota suku. Rencana tersebut akhirnya bocor, sehingga militer Pakistan menundanya hingga Oktober.

Akbar Khan, yang juga seorang Pasthun, kemudian mengumpulkan ribuan para pejuang untun berperang.

Pada 22 Oktober 1947, sekitar 2.000 anggota suku menyerang kota Muzaffarabad dan tidak ada perlawanan dari pasukan Hari Singh, lantaran mereka kalah telak dalam jumlah pasukannya dan telah melarikan diri dari kota. Kemudian mereka semua pindah ke Baramulla dan Uri, dengan target terakhir Pakistan menduduki Srinagar.

Tujuan utama invasi tersebut, yang juga dikenal sebagai “Operasi Gulmarg” adalah untuk menduduki J&K yang mayoritas Muslim dan menggulingkan penguasa Hindunya, Hari Singh. Pasukan Pakistan membunuh tanpa ampun warga sipil tak bersenjata dari komunitas Hindu, Sikh, dan telah memperkosa ribuan wanita Kashmir serta membakar kota-kota besar dan kecil.

Ketika semakin banyak pejuang Pakistan yang bergabung dalam invasi ini, J&K meminta bantuan kepada India untuk menyelesaikan pertumpahan darah tersebut. Sementara itu Muslim Kashmir, Hindu, dan Sikh juga bersama-sama bergabung dalam mengangkat senjata melawan penjajahan. Konferensi Nasional Kashmir yang dipimpin oleh Sheikh Abdullah menyerukan perjuangan bersenjata melawan penjajah, banyak wanita Muslim yang juga bergabung di dalamnya.

India sebelumnya sempat menolak untuk ikut campur tangan dari masalah tersebut, dikarenakan negara bagian J&K tidak menyetujui wilayahnya untuk bergabung bersama India, dan memilih untuk mendirikan negaranya sendiri. Atas hal ini, mereka segera berembuk, banyak pemimpin Muslim di Kashmir seperti Sheikh Abdullah lebih menyukai India yang sekuler daripada Pakistan yang teokratis.

Segera setelah itu, Hari Singh menandatangani Instrumen Aksesi dengan India pada 26 Oktober 1947. Dia mengaksesi seluruh Jammu dan Kashmir, termasuk Ladakh, Kashmir Pendudukan Pakistan, Gilgit dan Baltistan ke India.

Setelah menyepakati dokumen tersebut, India menerbangkan pasukannya ke J&K pada 27 Oktober untuk melalukan perlawanan kepada para penyerbu suku Pakistan.

Pada 7 November, dalam satu hari, pasukan India berhasil membunuh lebih dari 600 suku dalam pertempuran Shalateng yang terkenal di dekat Srinagar. Gugurnya banyak korban di tangan pasukan India dan penduduk setempat memaksa pasukan Pakistan angkat kaki dari wilayah Kashmir.

Invasi suku tersebut telah menyebabkan perang Indo-Pak pertama dan berkelanjutan yang dimulai pada 1947. Perang berlangsung selama satu tahun, dan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan pasukan India yang berhasil membebaskan sebagian besar negara bagian J&K.

Setelah mengalami banyaknya korban dan kerugian dari kedua belah pihak, baik India dan Pakistan menyetujui gencatan senjata yang ditengahi PBB pada 13 Agustus 1948 dan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 1949. Dalam gencatan senjata tersebut, sepertiga wilayah J&K, termasuk Gilgit dan Baltistan, telah dibagi dan tetap berada di bawah kendali Pakistan sampai sekarang.

Namun, gencatan senjata itu dinilai belum efektif lantaran Pakistan masih terus meluncurkan serangan terorisme ke Kashmir dan India untuk merebut kembali wilayah J&K.

Terus menjadi dalang di balik kekerasan dan pertumpahan darah di Kashmir, Pakistan sering mengangkat masalah wilayah tersebut di PBB, tetapi lupa bahwa mereka adalah pelanggar besar dari Resolusi PBB tentang Kashmir.

Sekarang, J&K adalah bagian tak terpisahkan dari India. Orang Kashmir memiliki hak yang sama dengan sesama orang India lainnya. Untuk itu, India berharap agar Pakistan menghentikan kegiatan terornya ke wilayah Kashmir

"Seluruh wilayah Jammu dan Kashmir adalah dan akan selalu menjadi bagian integral dari India. Kami menyerukan Pakistan untuk menghentikan terorisme lintas batas sehingga warga negara kami dapat menikmati hak mereka untuk hidup dan kebebasan," kata Perwakilan PBB India Ruchira Kamboj, yang dimuat surat kabar Economic Times.
 
Menurut Portal Terorisme Asia Selatan (STAP), jumlah insiden teror telah mengalami penurunan, pada Juli 2022 ada sebanyak 31 kasus, lebih rendah dibandingkan dengan 59 pada bulan yang sama tahun lalu di Kashmir.

Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi telah bertekad untuk terus mengakhiri terorisme, korupsi, serta membawa pembangunan yang menyeluruh dan menjadikan Jammu dan Kashmir sebagai  wilayah nomor satu di negara itu.