Protes Aturan Baru Soal Plat Nomor, Etnis Serbia di Kosovo Lakukan Mogok Kerja

Kebijakan terkait plat nomor memang telah lama digaungkan Kosovo sejak dirinya memisahkan diri dari Serbia, tetapi bulan ini aturan itu diperketat dengan menetapkan batas waktu dan sanksi berupa penarikan kendaraan jika tidak dipatuhi.

Aksi mogok kerja, diumumkan oleh Menteri Komunitas dan Pendapatan, Goran Rakic pada Minggu (6/11) seusai menghadiri  pertemuan perwakilan politik Serbia.

Rakic mengatakan dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan Pristina karena masalah tersebut.

Selain itu, Rakic juga menyebut jika rekan-rekan Serbia, termasuk orang-orang di pemerintahan, polisi dan pengadilan juga akan berhenti dari pekerjaan mereka.

Mewakili etnis Serbia yang tinggal di Kosovo Utara, Rakic menuntut agar pemerintah dapat menjadikan wilayah mereka sebagai serikat kotamadya agar memiliki otonomi lebih besar bagi distrik-distrik mayoritas Serbia.

Uni Eropa dan Amerika Serikat sebelumnya mengatakan jika Kosovo memang berhak untuk menghapus pelat tersebut, tetapi tidak dengan batas waktu yang sangat cepat, melainkan perizinan untuk periode transisi yang lebih lama juga harus dipertimbangkan.

Kepala kebijakan luar negeri UE, Josep Borrell berkomunikasi dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti, untuk memperingatkan jika mungkin saja langkah yang diambil tersebut akan menambah ketegangan pada etnis Serbia.

"Penarikan orang Serbia Kosovo dari institusi Kosovo bukanlah solusi untuk perselisihan saat ini. Ini berpotensi meningkatkan ketegangan di lapangan," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dan aturan plat nomor itu dianggap sebagai masalah de facto yang digunakan untuk menyalurkan sentimen politik.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, menyusul konflik dahsyat dari 1998-1999 yang menewaskan ribuan orang.