Rusia Siap Bela Serbia Lawan Provokasi Kosovo yang Ditunggangi Barat

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam pernyataannya pada Senin (12/12) mengungkapkan kekhawatiran tersebut.

"Moskow khawatir dengan meningkatnya ketegangan di Kosovo yang merupakan kesalahan otoritas etnik Albania radikal di provinsi Serbia yang memisahkan diri, juga karema adanya sponsor Barat mereka," kata Zakharova, seperti dikutip dari RT, Selasa (13/12).

"Pihak berwenang di Pristina telah melakukan serangkaian provokasi dengan persetujuan AS dan Uni Eropa, menggunakan kekerasan bermotivasi etnis untuk menargetkan orang-orang Serbia yang tersisa di provinsi itu," tambahnya.

Menurutnya, Perdana Menteri Albin Kurti berusaha untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan domestik yang gagal dengan bermain api, memicu histeria Serbofobia dan meningkatkan ketegangan yang mendekati konflik bersenjata.

"Hanya kesabaran warga Serbia setempat dan pemerintah di Beograd yang dapat mencegah terjadinya kekerasan lebih luas," ujarnya.

Dalam pernyataannya, Zakharova juga mengungkapkan komitmen Moskow untuk terus mendukung Serbia.

Rusia, kata Zakharova, berdiri dalam solidaritas dengan kepemimpinan Serbia, mendukung posisi Beograd. Kosovo, Albania, dan Barat, secara sinis mengabaikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, perjanjian Brussel dan Washington.

Resolusi PBB mengatur kehadiran NATO di provinsi tersebut setelah pengeboman Serbia pada tahun 1999, sementara perjanjian Brussel tahun 2013 membayangkan otonomi bagi etnis Serbia yang tersisa.

"UNSCR 1244 dengan jelas mengatur agar Serbia mengirim pasukan keamanannya ke provinsi tersebut, dan bahkan para pembela 'perintah berbasis aturan' pun tidak dapat menyangkal hal ini,” ujar Zakharova.

Dia secara khusus menyebut pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock baru-baru ini bahwa penempatan seperti itu akan sama sekali tidak dapat diterima. Serbia bahkan mengatakan itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

"Kami akan terus membantu Beograd membela kepentingan nasional yang sah sehubungan dengan Kosovo berdasarkan UNSCR 1244, yang tetap berlaku tanpa kecuali," kata Zakharova.