PBB: 90 Persen Keluarga Pengungsi Suriah di Lebanon Membutuhkan Bantuan

Badan Pengungsi PBB, Program Pangan Dunia, dan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) dalam pernyataan bersama menggemakan agar bantuan yang lebih kuat lagi demi menyelatkan para pengungsi.

"Hampir 87 persen keluarga mencantumkan makanan sebagai prioritas utama mereka diikuti oleh perumahan dan perawatan kesehatan," kata pernyataan itu.

Para pengungsi berusaha menghemat biaya perawatan kesehatan dan pendidikan dan memfokuskan untuk pembelian makanan.

Anak-anak dan remaja Suriah adalah yang paling terpengaruh oleh krisis ekonomi Lebanon, tambah pernyataan PBB itu.

Sebanyak 60 persen anak-anak pengungsi Suriah berusia antara enam dan 14 tahun bersekolah secara teratur pada tahun 2022, dengan tingkat kehadiran turun menjadi delapan persen untuk remaja yang lebih tua di tingkat sekolah menengah atas. Tingkat kehadiran yang menurun dipicu oleh dorongan untuk membantu orangtua mencari nafkah.

"Selain itu, gizi anak-anak dipertaruhkan, dengan kurang dari separuh bayi di bawah usia lima bulan disusui secara eksklusif, dan hanya 11 persen yang memenuhi jumlah minimum makanan dan kelompok makanan per hari," kata PBB.

Perwakilan WFP dan Direktur Negara di Lebanon  Abdallah Al-Wardat mengatakan hal yang sama bahwa tingkat ketahanan pangan bagi pengungsi di Lebanon sangat mengkhawatirkan.

Ia berterima kasih kepada para dermawan dan donatur yang sampai saat ini terus setia membantu.  Ia mengatakan, WFP  mendukung satu dari setiap tiga orang yang membutuhkan.

"Kami memberikan bantuan tunai, bingkisan makanan dan makanan ringan sekolah, dan mendukung kegiatan mata pencaharian di seluruh Lebanon," katanya.

Para pengungsi yang rentan masih membutuhkan banyak bantuan. WFP berharap dukungan untuk mereka terus berjalan, "termasuk dukungan kepada institusi Lebanon untuk menyediakan layanan dasar yang berkelanjutan," tambahnya.

Pernyataan Jumat datang di tengah melonjaknya tingkat kemiskinan di seluruh Lebanon, dengan 80 persen rumah tangga negara berpenghasilan kurang dari 377 dolar AS per bulan, menurut laporan Human Rights Watch baru-baru ini.