Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan cara tersebut merupakan bagian dari implementasi lima poin konsensus (5PC) dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN.
"Ketaatan pada aturan hukum pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi dan pemerintahan berlandaskan konstitusional," ujar Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2023 yang digelar di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (11/1).
Selain itu, merujuk pada ketentuan 5PC dan KTT ASEAN di Phnom Penh pada November lalu, Indonesia juga akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membawa kedamaian di Myanmar.
"Hanya melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan dan mandat 5PC, dialog nasional dapat dilaksanakan," tegas Retno.
Berkaitan dengan itu, Retno menyebut kolaborasi ASEAN dengan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB akan terus dilanjutkan.
"Indonesia meminta agar akses kepada semua pemangku kepentingan diberikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan AHA Center, agar mereka dapat melanjutkan misi mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan," jelasnya.
Terakhir, Retno menegaskan bahwa tidak akan membiarkan masalah Myanmar mengganggu perkembangan ekonomi ASEAN.
"Isu Myanmar tidak boleh menghambat proses pembangunan komunitas ASEAN," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Segala cara akan ditempuh oleh Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis. Salah satunya ialah dengan membuat Kantor Perwakilan Khusus di Myanmar. 
(1).jpeg)
BERITA TERKAIT: