Keputusan tersebut diambil karena protes yang dimulai sejak awal Desember itu masih berlangsung dan memicu bentrokan hingga menewaskan lebih dari 40 orang. Insiden ini dinilai sebagai kekerasan terburuk di Peru dalam dua dekade terakhir.
Perpanjangan keadaan darurat ditandatangani oleh Presiden Dina Boluarte pada Sabtu malam (14/1) waktu setempat.
Dengan keadaan darurat, polisi memiliki wewenang khusus untuk memberlakukan jam malam dan membatasi masyarakat berkumpul, yang berlaku untuk Lima, Puno, dan Cusco.
Peru pertama kali mengumumkan keadaan darurat nasionalnya pada Desember kemarin, setelah aksi demonstrasi pecah. Protes dipicu oleh penggulingan Castillo yang berusaha membubarkan Kongres dan memerintah melalui dekrit.
Dalam aksi jalan kaki di Lima pada Sabtu, demonstran mengibarkan bendera nasional di samping spanduk berbingkai hitam sebagai tanda berkabung.
Mereka juga mengecam Boluarte, mantan wakil presiden Castillo, yang sehari sebelumnya telah meminta maaf atas kematian dari pengunjuk rasa sambil menyerukan penyelidikan.
"Dia munafik! Dia bilang maaf, maaf, tapi dia tidak keluar untuk berbicara, dia mengirim polisi, tentara untuk membunuh," kata demonstran, Tania Serra.
Sebuah jajak pendapat dari Ipsos Peru dari 12-13 Januari menunjukkan 71 persen orang Peru tidak menyetujui pemerintahan Presiden Dina Boluarte.
Para pengunjuk rasa juga mendesak kepada Boluarte untuk mundur dari jabatannya, dan meminta Castillo segera dibebaskan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Peru kembali memperpanjang keadaan darurat di ibukota Lima dan dua wilayah selatannya selama 30 hari, setelah aksi protes yang masih terus bergejolak terhadap penggulingan mantan Presiden Pedro Castilo. 
BERITA TERKAIT: