Parlemen Maroko Gelar Pertemuan untuk Bahas Serangan Eropa

Permusuhan yang diperlihatkan Uni Eropa serta campur tangannya terhadap Maroko kian masiv dan mencolok, yang memicu Parlemen Maroko untuk mengambil langkah-langkah tegas.

Pekan lalu, Uni Eropa meluncurkan sanksi kepada kerajaan Afrika Utara itu melalui sebuah resolusi. Sanksi diberikan setelah Rabat memenjarakan jurnalis secara tidak adil yang berlatar politik.

Parlemen Eropa berhasil mengumpulkan suara 356 anggota untuk mendukung resolusi tersebut, sementara 32 lainnya menentang.

Hubungan Uni Eropa-Maroko berada dalam titik terendah, menyusul berbagai ketegangan yang dipicu oleh banyak hal, mulai dari dugaan korupsi di parlemen, spionase, dan pelanggaran HAM.  Parlemen Maroko pada pekan lalu mengisyaratkan untuk meninjau kembali hubungannya dengan blok tersebut.

Dikutip dari Morocco News, Rabu (8/2), Ketua DPR Rachid Talbi Alami yang membuka debat, menggambarkan kampanye melawan Maroko sebagai tidak adil. Ada motif di balik penerapan resolusi tersebut, menurutnya.

Serangan dan resolusi tersebut pada akhirnya akan menargetkan posisi Maroko, menurutnya, merujuk pada pencapaian diplomatik Maroko selama dekade terakhir, termasuk keunggulan strategisnya yang berkembang di Afrika.

"Maroko adalah negara hukum yang terorganisir dan merupakan negara yang demokratis," ujar Alami, menambahkan bahwa tuduhan yang mendasari kasus Parlemen Uni Eropa terhadap Maroko kurang berbobot dan bermotivasi politik.

Wakil Dewan Penasihat Parlemen Maroko, Fouad El Kadiri, menggemakan pernyataan Alami. Ia juga mengecam Parlemen Eropa atas tuduhan tidak berdasar terhadap Maroko.

Menurutnya, hubungan Maroko dengan Parlemen Eropa tidak pernah stabil dan naik turun, bahkan bisa meledak kapan saja.

Sementara Ibrahim Rachidi, pengacara dan pakar hukum, mengatakan pencapaian Maroko sejauh ini memberikan keuntungan diplomatik selama bertahun-tahun, sehingga menjadi sasaran kampanye permusuhan yang bertujuan untuk mencoreng negara dan institusinya.

“Negara kami mencapai banyak tonggak berkat diplomasi kerajaan,” katanya, mengingat semakin banyak negara Afrika yang mendukung sikap Sahara Barat Maroko serta pengakuan AS atas integritas teritorial dan kedaulatan Maroko atas provinsi selatannya.

Lahcen Haddad, Presiden Uni Eropa-Maroko (UE), juga mengomentari kampanye bermusuhan Parlemen Eropa. Menurutnya, selalu ada anggota Parlemen Eropa yang memiliki masalah dengan Maroko.

Beberapa anggota Parlemen Eropa pada 7 Februari mengadakan pertemuan dengan aktivis manusia dan pendukung Polisario, Sultana Khaya, anggota separatis yang kontroversial. Ini menunjukkan indikasi bahwa Parlemen Eropa mencoba merusak integritas teritorial Maroko.

Banyak orang di UE  menekankan tekad mereka untuk melanjutkan hubungan dengan Maroko. Namun pertanyaan terus-menerus dari beberapa badan UE tentang legitimasi kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat menunjukkan bahwa gesekan antara Rabat dan Brussel akan tetap rapuh di masa mendatang.