Protes Berlanjut di Israel Setelah Netanyahu Tolak Proposal Kompromi

Dalam proposalnya, Presiden Isaac mengusulkan cara baru dalam menunjuk hakim, melalui sebuah komite yang terdiri dari tiga menteri, ketua pengadilan tinggi, dua hakim dan dua pegawai negeri yang akan disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Akan tetapi, Netanyahu tetap kepada pendiriannya yang ingin merombak sistem peradilan negaranya itu, dan menolak usulan dari presiden itu, yang kembali memicu aksi protes.

"Bagian penting dari usulan yang disampaikan (presiden) hanya melanggengkan kondisi yang ada dan tidak akan menghasilkan keseimbangan bagi pemerintah Israel. Inilah kenyataan pahitnya," kata Netanyahu dalam cuitannya di Twitter.

Berdasarkan laporan Aljazeera, Netanyahu menginginkan pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menunjuk hakim di negaranya. Perombakan itu bertujuan untuk mengawasi komite yang mereka pilih sendiri, dan membatasi hak Mahkamah Agung dalam membatalkan undang-undang, yang membuat masyarakat Israel marah dan menganggap bahwa Netanyahu akan membawa negara itu ke arah otoritarianismenya.

Penolakan usulan Presiden Isaac itu lantas memicu aksi unjuk rasa yang kembali terjadi pada Kamis (16/3), dengan para demonstran menarik garis merah di jalan-jalan menuju Mahkamah Agung negara itu, dan memblokir beberapa jalur-jalur pelayaran di lepas pantai kota utara Haifa.

Menanggapi demo tersebut, Presiden Isaac mengatakan Israel tengah berada di kedalaman krisisnya, dan ia akan mengerahkan upayanya untuk mencegah terjadinya perang saudara.

“Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Sebagian besar rakyat Israel menginginkan rencana yang akan membawa keadilan dan perdamaian,” katanya.

Sementara itu, dalam merespons gelombang protes, Netanyahu sendiri mengatakan akan mempersingkat kunjungan kerjanya ke Berlin dan pulang pada Kamis ini, lebih awal dari yang direncanakan pada Jumat.