Ribuan Pengunjuk Rasa Beraksi di Alun-alun Pretoria, Tuntut Presiden Ramaphosa Mundur

Africa News melaporkan, ribuan pendemo berkumpul di alun-alun di ibu kota Pretoria bersiap untuk berbaris ke Gedung Persatuan, pusat pemerintahan, tempat polisi dan tentara berpatroli. Ribuan lainnya berkumpul di bagian lain negara itu.

Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF), partai terbesar ketiga di negara itu, telah menyerukan pemogokan nasional dan protes, memicu kekhawatiran akan terulangnya kerusuhan yang mematikan dua tahun lalu.

Di Lapangan Gereja Pretoria, terlihat poster besar yang terbuat dari kain putih bertuliskan "Ramaphosa harus pergi" dengan cat merah dan diikat ke pagar.

"Jelas pemerintah ini gagal," kata Carl Niehaus, mantan pejabat ANC yang berkuasa yang bergabung dengan sebagian besar pendukung EFF untuk rapat umum tersebut.

"Kerusakan yang disebabkan oleh pemerintah Ramaphosa sangat mengerikan sehingga kami tidak dapat mentolerirnya lagi. Mereka harus mundur sekarang," katanya kepada AFP.

Anggota serikat buruh, Trevor Shaku, termasuk di antara pengunjuk rasa yang meminta pemerintah ANC untuk dibubarkan. Ia mengatakan pemerintah telah salah urus negara ini dan Ramaphosa harus mundur.

Aksi besar itu mendesak pihak berwenang untuk melakukan siaga tinggi dengan hampir 3.500 tentara tersedia untuk membantu polisi.

"Kami berharap mereka yang akan berdemo, selama mereka melakukannya dengan damai, kami tidak punya alasan untuk mengganggu mereka," kata Menteri Kepolisian Bheki Cele kepada wartawan di Johannesburg.

Dia menambahkan bahwa perusahaan keamanan swasta dikerahkan untuk membantu polisi.

Sebagian besar toko terlihat tutup. Satu dealer mobil Pretoria bahkan memindahkan kendaraan dari pajangannya.

Protes itu menghidupkan kembali ingatan akan bentrokan pada Juli 2021 yang menyaksikan kekerasan terburuk sejak berakhirnya apartheid dan munculnya demokrasi pada 1994.

Sedikitnya 350 orang tewas ketika protes yang dipicu oleh pemenjaraan mantan presiden Jacob Zuma berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan.

Ramaphosa memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mencegah terulangnya kerusuhan.

"Orang-orang memiliki kebebasan untuk berdemonstrasi, tetapi "tidak seorang pun boleh dipaksa, diancam, atau diintimidasi untuk bergabung dengan protes itu," kata Ramaphosa, pada Senin.

Polisi mengatakan ada delapan puluh tujuh pengunjuk rasa ditangkap karena pelanggaran terkait kekerasan.