Penemuan pelanggaran HAM muncul selama penyelidikan yang dilakukan selama satu tahun. Didapat bukti kekejaman yang dilakukan kepada masyarakat, yang ditulis dalam laporan setebal 114 halaman.
Pelanggaran itu termasuk pembunuhan dan pembakaran tawanan hidup-hidup, pemerkosaan massal, perbudakan seksual, hingga pemindahan paksa.
Menurut ketua komisi Yasmin Sooka, sampai saat ini pejabat dan militer itu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kekejaman mereka yang meluas di masyarakat.
“Temuan kami secara konsisten menunjukkan bahwa impunitas untuk kejahatan serius adalah pendorong utama kekerasan dan kesengsaraan yang dihadapi warga sipil di Sudan Selatan,†kata Sooka dalam pernyataannya pada Senin (3/4), yang dikutip
The Globe and Mail.
Sebagai tindak lanjut, komisi PBB akan mengambil langkah tegas untuk mengidentifikasi seluruh individu yang diduga bermasalah.
Di antara individu yang telah diselidiki ialah gubernur negara bagian Persatuan, Joseph Monytuil, dan seorang komandan militer senior, Letnan Jenderal Thoi Chany Reat, yang harus menghadapi penyelidikan kriminal atas tuduhan menghilangkan nyawa warga sipil pada 2022 lalu.
Penyelidikan yang dilakukan komisi PBB ini didukung oleh ratusan masyarakat Sudan Selatan, yang telah memberikan kesaksiannya atas berbagai pelanggaran yang pernah mereka alami, hingga menyebabkan trauma yang mendalam.
"Orang-orang di Sudan Selatan terus mengalami trauma oleh kekerasan bersenjata dan pelanggaran ham yang sedang berlangsung di sana. Penderitaan mereka sangat besar,†tambah laporan itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyerukan penyelidikan kepada pejabat tinggi dan militer di Sudan Selatan, setelah mereka menemukan adanya pelanggaran serius terhadap warga sipil. 
(1).jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: