Prancis Minta Penjelasan Usai Dubes China Ragukan Kedaulatan Ukraina

Menurut Dubes Shaye, Krimea secara historis adalah bagian dari Rusia dan sempat ditawarkan ke Ukraina oleh mantan pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev.

Ia menambahkan bahwa negara-negara bekas jajahan Uni Soviet, seperti Krimea sebenarnya tidak memiliki status dalam hukum internasional.

"Negara-negara bekas Uni Soviet ini tidak memiliki status sebenarnya dalam hukum internasional karena tidak ada kesepakatan internasional untuk mewujudkan status kedaulatan mereka," kata Dubes China, seperti dikutip dari The Jerusalem Post pada Senin (24/4).

Komentar Dubes China dinilai menyimpang oleh Prancis. Pada Minggu (23/4), Kemlu Prancis mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa mereka mendukung penuh negara-negara bekas Soviet yang kini memperoleh kemerdekaan setelah mendapat penindasan selama berpuluh-puluh tahun.

Mencoba untuk meluruskan pandangan Dubes China, Jubir Kemlu Prancis menjelaskan bahwa Krimea merupakan bagian dari Ukraina dan itu telah diakui oleh seluruh komunitas internasional sejak tahun 1991.

Untuk itu, ia meminta China memberikan klarifikasi tentang apakah yang diungkapkan Dubes mereka di Paris itu mencerminkan posisi Beijing secara keseluruhan atau tidak.

Selain Prancis, tiga negara Baltik yang semuanya merupakan bekas jajahan Uni Soviet yakni Estonia, Latvia, dan Lituania bersama Ukraina ikut menyuarakan kekecewaan yang sama atas tanggapan Dubes Shaye.

Melalui akun Twitter pribadinya, Asisten Presiden Senior Ukraina, Mykhailo Podolyak mengatakan bahwa China berusaha mengikuti Rusia menyebar propaganda di negaranya.

"Aneh mendengar versi absurd dari 'sejarah Krimea' dari seorang perwakilan negara yang sangat teliti tentang sejarah seribu tahunnya. Jika Anda ingin menjadi pemain politik utama, jangan menirukan propaganda orang luar Rusia," tulis  Podolyak.

Hingga kini Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan apapun terkait pernyataan Dubes Shaye yang bertugas di Prancis tersebut.