China dan Kuba Sepakat Bangun Pangkalan Mata-mata, Pentagon: Laporan Itu Tidak Akurat

Kabar ini disampaikan Wall Street Journal (WSJ) dengan mengutip seorang pejabat AS, Kamis (8/6).

Pejabat itu mengatakan, basis mata-mata akan memungkinkan China mengumpulkan informasi elektronik dari AS, seperti email, panggilan telepon, dan transmisi satelit.

Fasilitas penyadapan elektronik itu hanya berjarak 100 mil dari pantai Florida. Sementara Florida adalah rumah bagi Komando Pusat AS di Pangkalan Angkatan Udara MacDill.

Kehadiran basis mata-mata China tentu akan menjadi masalah besar. Namun, Pentagon telah menyangkal laporan tersebut. Sekretaris Pers Pentagon Pat Ryder mengatakan laporan itu tidak akurat.

“Tentu saja kita tahu bahwa China dan Kuba memiliki hubungan kerja sama yang dekat. Namun, ketika sampai pada aktivitas spesifik yang diuraikan dalam laporan pers itu, berdasarkan informasi yang kita miliki, itu tidak akurat,” kata Ryder, seperti dikutip dari Reuters.

AS akan terus memantau China dengan cermat, menurutnya.  

Kuba sendiri menyangkal laporan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Carlos Fernández de Cossío mengatakan bahwa laporan tersebut didasarkan pada informasi yang tidak berdasar.

“Kami menolak kehadiran militer asing di Amerika Latin dan Karibia,” kata de Cossío dalam sebuah pernyataan.

Laporan tentang basis mata-mata China itu membuat gerah Partai Republik. Mereka mengecam pemerintahan Biden karena gagal menghentikan agresi China.

Senator Mark Warner, ketua Komite Seleksi untuk Intelijen, dan Senator Marco Rubio, wakil ketua panel, mengatakan bahwa mereka "sangat terganggu" oleh laporan tersebut dan mendesak pemerintahan Biden untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah ancaman serius ini.

Seorang mantan pejabat intelijen AS mengatakan pendirian basis mata-mata China akan menjadi masalah besar, yang menandai perluasan kemampuan mata-mata Beijing dan memberinya akses ke intelijen sinyal.

Jika fasilitas seperti itu dibangun, China akan menggunakan Kuba "sebagai tempat berpijak untuk melawan Amerika Serikat," kata mantan pejabat itu.