Patrialis Akbar: Saatnya PPATK Punya Wewenang Memblokir Rekening Bermasalah

Apa pemberian kewenangan seperti itu gara-gara banyak tran­saksi mencurigkan yang tidak di­tindaklanjuti aparat hukum?

Menurut laporan PPATK ke kami seperti itu. Selama ini PPATK sudah melaksanakan tugas dengan baik. Namun tu­gas PPATK hanya sekadar untuk menyampaikan. Banyak sekali laporan atau temuannya tidak ditindaklanjuti. Makanya kita menginginkan adanya satu penguatan tambahan agar kinerja PPATK ini tidak terbawa dalam lumpur. Kita ingin semua lem­baga bekerja tidak sia-sia.

Jadi kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak responsif atas laporan PPATK?

Saya tidak mengatakan ins­titusi itu, tapi menurut laporan PPATK banyak temuannya yang tidak ditindaklanjuti. Oleh siapa, nanti tanyakan pada PPATK.

Dalam Rancangan Undang-undang TPPU ada kewenangan PPATK untuk memanggil pe­mi­lik rekening dan memblokir reke­ning tersebut?

Pemblokiran rekening boleh dilakukan PPATK. PPATK untuk sementara bisa memblokir reke­ning tertentu. Sebab kalau tidak bisa meblokir maka tidak dike­tahui apakah uang itu dari money laundering, dari teroris, atau se­gala macam seperti itu.

Kalau soal hak penyidikan?

Kalau penyidikan itu belum disepakati karena PPATK bukan­lah sebagai penyidik. Penyidik itu tetap polisi, jaksa, dan KPK. Jadi mengenai penyidikan ini kayak­nya agak berat.

O ya, komentarnya soal usulan Kabareskrim Komjen Ito Sumar­di agar pemerintah perlu mem­buat penjara khusus bagi para pelaku teroris karena kalau taha­nan dikumpulkan menjadi satu, dikhawatirkan nanti dimanfaat­kan teroris untuk regenerasi?

Selama ini tidak ada masalah dengan teroris di penjara. Maka­nya usulan itu belum dibahas.  Tidak ada masalah kan teroris di penjara selama ini.

Berarti penjara khusus tero­ris belum dianggap penting ya?

Untuk masalah itu kita harus du­duk bersama dulu dengan polisi, jaksa, dan BIN (Badan Intelijen Negara) untuk mem­bicarakan sampai sejauh mana kebutuhan  membuat penjara khu­sus teroris. Makanya kami belum mengusulkan ke DPR.

Banyak kalangan menentang penjara khusus teroris karena dianggap bisa memicu pelang­ga­­ran HAM?

Justru itu kita belum memu­tuskan untuk membangun satu penjara khusus pada teroris.  Karena kita khawatir  seperti itu. Apalagi pro kontra itu masih banyak. Kita juga mau duduk lagi bersama polisi karena polisi yang berjuang di grass root untuk be­rantas teroris. Kalau pada pe­masyarakatan mengenai teroris kami tidak mau sendiri, karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Makanya kami harus koordinasi secara terus menerus bersama polisi, jaksa dan BIN untuk merumuskan hal-hal yang lebih baik.

Tapi polisi beralasan pen­jara khusus teroris itu penting agar tidak terjadi re-edukasi bagi non teroris yang justru bisa me­lahir­kan teroris-teroris baru?

Kami kaji dulu. Memang ada yang terpengaruh, tapi kan ada juga yang sudah sadar, tobat, jadi macam-macam.

Jadi usulan kepolisian agar ada penjara teroris masih tetap di­pikir­kan ya?

Pada saatnya kita bicarakan.

Ngomong-ngomong dalam pengumuman panitia seleksi calon Ketua KPK nama Ah­mad Syafi’i Maarif kok tidak ikut mengambil keputusan dalam tahap III?

Oh kalau itu, beliau (Syafi’I Maafif) sudah bilang ada keper­luan. Beliau sudah izin.

Apa karena ada  permasala­han di internal Pansel Ketua KPK dalam proses penyelek­sian?

Nggak ada masalah. Nggak ada apa-apa kok.

Anda mengatakan proses pengambilan keputusan atas 12 calon yang lolos itu sampai jam 3 pagi, apakah ada perdeba­tan­nya yang alot?

Kita membahas itu kan me­mang harus dengan cermat. Kan kita memutuskan terhadap orang. Jadi kita harus sangat hati-hati, harus betul-betul, tidak boleh gegabah karena kita akan mencari pimpinan KPK. Mereka (calon) kan 133 orang, jadi harus dibahas secara matang satu per satu. Mi­salnya makalah si A bagaimana, tanggapan dari masyarakat bagai­mana, dari makalah pribadi itu kelihatan kepemimpinanya ba­gai­mana. Pada dasarnya orang-orang yang ikut adalah orang-orang bagus, cuma untuk KPK ada pertimbangan sendiri . Jadi mereka tidak lulus itu bukan berarti mereka tidak bagus, cuma KPK ada pertimbangan ter­sendiri.

Saat pelaksanaan tes maka­lah, Jimly Asshiddiqie terma­suk salah satu peserta yang ter­lambat 30 menit, apakah hal itu juga diper­bincangkan Pan­sel?

Dibicarakan juga, cuma panitia sudah berikan toleransi buat semua.

Yang penting adalah bagai­mana mereka tidak boleh me­minta tambahan waktu. Kan tidak hanya sendiri.

Keterlambatan itu bukan ter­masuk salah satu pelangga­ran kedisiplinan?

Kita tidak sampai sejauh itu. kita juga tidak terlalu kaku deng­an yang begitu-begitu.

Berarti Jimly termasuk kon­tes­tan terbaik dalam tes tahap II itu?

Nggak juga. Pokoknya setelah dinilai dengan dikombinasikan berbagai hal, dia memenuhi kriteria. Jadi untuk sementara ini dia lolos, tapi untuk selanjutnya kita belum tahu.

Sebenarnya kriteria penilai­an untuk memilih 12 orang itu ba­gaimana?

Ya dari makalahnya itu. Per­tama,  harus mampu menunjuk­kan bagaimana hubungan antara korupsi dengan pembangunan. Kedua, berkaitan dengan per­soa­lan penilaian pikiran mereka dengan sistem yang berlaku sekarang ini. Ketiga, keadaan dengan pemberantasan korupsi, begitu juga dengan masa lalu. Ke empat, berkaitan dengan visi misi rencana aksi dan strategis se­seorang di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan KPK. Kelima, kesimpulan. Jadi, lima elemen itu merupakan satu ke­satuan. [RM]